Manokwari, TABURAPOS.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manokwari membutuhkan anggaran senilai Rp 19 miliar untuk pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Manokwari.
“Anggaran itu (Rp19 miliar red) diusulkan oleh komisioner Bawaslu lama dan telah diusulkan ke pemerintah daerah Manokwari untuk dirasionalkan kembali,” kata Ketua Bawaslu Manokwari, Yustinus Y. Maturan kepada wartawan di Kantor Bupati Manokwari, Jumat (27/10) lalu.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah mendapat arahan dari Bupati Manokwari untuk berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Sekda Manokwari.
Menurutnya, pihaknya perlu melakukan harmonisasi dengan Pemkab Manokwari agar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Bawaslu bisa segera disepakati.
Maturan mengatakan, dalam harmonisasi tersebut akan menentukan apakah dana untuk memaksimalkan pengawasan pilkada di bawah atau di atas Rp 19 miliar.
Ia menambahkan, ada tidaknya penambahan anggaran tergantung jumlah distrik di Kabupaten Manokwari pada tahun 2024 bertambah atau tidak.
“Paling lambat minggu depan ini supaya bisa menyusul KPU yang sudah tandatangan NPHD. Komisioner Bawaslu yang baru ini akan lakukan harmonisasi lagi dengan TAPD untuk sepakati nilai NPHD.
Dirinya berharap NPHD untuk Bawaslu Manokwari bisa segera disepakati seperti KPU Manokwari. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ, NPHD harus bisa disepakati dan dicairkan sejak tahun ini.
Sebelumnya, Bupati Manokwari Hermus Indou menyatakan, Pemkab Manokwari segera mengagendakan rapat rasionalisasi anggaran NPHD bersama Bawaslu Manokwari.
Menurut Bupati, Pemkab Manokwari memiliki komitmen kuat untuk mensukseskan pilkada dan pemberian hibah melalui NPHD sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemkab Manokwari.
“Memang beban anggaran di Kabupaten Manokwari cukup tinggi, maka kita perlu rasionalisasi anggaran. Tapi komitmen kita sukseskan pilkada sudah jelas. Tidak hanya penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu saja, tapi juga untuk TNI-Polri untuk pengamanan pilkada. Kita harus bersinergi bersama,” jelas Bupati saat penandatanganan NPHD bersama KPU Manokwari, di Kantor Bupati, Jumat (27/10). [SDR-R3]
