Manokwari, TABURAPOS.CO – Akhirnya, para calon anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Papua Barat periode 2023-2027 mengikuti tahapan fit and proper test yang digelar Komisi I DPR Papua Barat, di Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (30/10).
Ketua Komisi I DPR Papua Barat, George K. Dedaida mengatakan, tahapan fit and proper test dibuat bergiliran, dimana satu per satu peserta masuk untuk dimintai pernyataannya.
Ia merincikan, tahapan ini dimulai sejak pukul 14.00 WIT hingga pukul 21.00 WIT, dimana para peserta diberikan waktu antara 20-30 menit.
Hasil dari tahapan fit and proper test ini, kata Dedaida, akan dibawa dalam rapat internal Komisi I guna memutuskan siapa yang masuk dalam lima (5) besar agar dilantik dan lima (5) calon masuk daftar tunggu.
“Putusan ini akan kami tuangkan dalam keputusan pimpinan DPR dan diserahkan ke Gubernur Papua Barat,” jelas Dedaida kepada para wartawan di Aston Niu Hotel, Manokwari, semalam.
Sebenarnya, jelas Ketua Komisi I, pihaknya mau melanjutkan tahapan ini, tetapi tidak efektif, maka rapat internal akan dilanjutkan untuk diputuskan keesokan hari (hari ini, red).
Ditanya tentang pemahaman keterbukaan informasi publik dari para calon anggota KIP, kata Dedaida, semua mempunyai pemahaman yang sangat baik dengan menunjukkan kualitasnya masing-masing.
“Intinya, ide dan gagasan mereka sangat baik semua. Ada hal-hal spektakuler yang mereka sampaikan dan saya apresiasi. Nanti kita akan lihat yang lima terbaik dari 10 nama yang ada,” tukasnya.
Ditambahkan Dedaida, dalam waktu cepat, maka Komisi I akan segera memutuskan lima nama dari 10 nama untuk didorong ke Gubernur Papua Barat.
“Mereka ini harus secepatnya dilantik agar tidak ada perpanjangan lagi, karena akan memberikan nuansa yang tidak efektif. Tapi, kalau ada semangat baru, itu jauh lebih baik,” ujar Dedaida.
Disinggung tentang kinerja anggota KIP Papua Barat periode 2019-2023, Dedaida mengaku, memang dibutuhkan inovasi baru dari para calon anggota KIP periode 2023-2027, sehingga mereka tidak hanya terkunci pada posisi anggaran, tetapi harus kreatif dalam rangka menghidupkan KIP Papua Barat.
“Sarana informasi publik ini bukan saja di KIP. Namun, ada teman-teman di jurnalis maupun LSM. Artinya, perlu ada kolaborasi antara KIP dan komponen-komponen ini untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Jangan mereka berperan sendiri,” ujar Ketua Komisi I.
Untuk itu, ia berharap ada inovasi baru yang dimainkan para anggota KIP KIP Papua Barat dengan menjaga independensinya.
“Jangan karena mereka di bawah Kominfo, akhirnya mereka terkooptasi dengan pemerintah daerah. Akhirnya, tidak berjalan sesuai semangat kehadiran KIP. Kita berharap mereka lebih independen,” kata Dedaida.
Selain itu, tambah dia, diperlukan regulasi-regulasi untuk menjaga independensi KIP dan keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Papua Barat.
“Tadi dalam tahapan fit and proper test, sudah ada ide-ide itu dari teman-teman calon. Kami tunggu saja semua ini untuk mendorong independensi KIP dan keterbukaan informasi publik di Papua Barat,” tutup Ketua Komisi I. [FSM-R1]
