Manokwari, TABURAPOS.CO – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Musa Y. Sombuk menyampaikan apresiasi terhadap mantan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, karena dalam waktu singkat dapat menyelesaikan sejumlah persoalan yang menjadi catatan ORI Papua Barat menjadi program Gubernur sebelumnya dan belum terselesaikan.
Sombuk mengatakan, ada sejumlah persoalan yang berhasil diselesaikan. Namun juga ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Namun demikian, Paulus Waterpauw telah meletakan dasar yang cukup baik untuk siapa yang nantinya melanjutkan pekerjaannya.
Sombuk menyebutkan sejumlah persoalan yang masih dalam proses penyelesaian diantaranya, keterbukaan informasi publik. Dimana telah masuk pada tahapan fit and proper tes bagi KIP Papua Barat periode 2023-2027.
Persoalan berikutnya, terkait dengan pelantikan calon anggota MRPB periode 2023-2028. Dan persoalan yang terkait dengan pemilihan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) telah berproses dan telah dilantik. Sementara yang belum selesai adalah banyaknya pelaksana tugas (plt) yang saat ini dalam proses, sehingga perlu dikawal.
“Persoalan reformasi birokrasi ini tidak boleh berhenti tetapi juga persoalan KONI dan PON. Ini persoalan yang tidak tercover terkait bonus bagi para atlet yang berlaga di PON Jayapura tapi juga dugaan tidak pidana korupsi yang berdampak tidak adanya hibah dan persiapan menuju PON Aceh, ini soal yang belum diselesaikan,” terang Sombuk.
Tidak hanya itu, tambah Sombuk, ada juga persoalan lainnya yang terkait dengan persoalan anggaran yang sampai saat ini serapannya masih begitu rendah dampak dari banyaknya plt dan pengawasan dewan yang tidak efektif.
Sombuk mengungkapkan, bulan Oktober reviuw dari Mendagri baru turun, dimana serapan anggaran baru di atas 50 persen dan di dalam waktu dua bulan harus diselesaikan APBD Perubahan yang nilainya Rp. 5 triliun.
Persoalan berikutnya, terkait P3D proses transfer asset, pegawai dan dana ke provinsi pemekaran. Dimana saat ini telah berjalan namun sebagian belum terselesaikan.
“Ada juga persoalan pengadaan barang dan jasa bagi pengusaha Papua. Kami appresiasi karena Pj. Gubernur sebelumnya telah memberikan atensi yang luar biasa tapi kemudian belum sampai pada penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengaturnya. Kita harap Perpres 17 Tahun 2019 dapat diterjemahkan dengan baik di Pergub dan bisa berikan ruang bagi pengusaha Papua,” harapnya.
Kemudian, tambah dia, persoalan illegal mining di wilayah Papua Barat. menurutnya, aksitiftas tersebut harus dihentikan dan ditata kembali.
“Tapi persoalan ini, saya lihat sudah dua tahun ini tidak diselesaikan, bahkan polanya memakai alat berat yang massif dan tidak dapat diselesaikan oleh siapapun, seakan-akan mereka yang beraktifitas itu kebal hukum, gubernur, kapolda dan pangdam tidak mampu menyelesaikannya, atau jangan-jangan mereka menikamati juga. Itu pertanyaan besar dari masyarakat,” tukas Sombuk.
Disamping itu, lanjut dia, terdapat pula persoalan registrasi kependudukan terutama di daerah 3T yang mayoritas orang asli Papua (OAP). Ada daerah yang orang Papua belum teregistrasi dan saat ini seperti di Pegunungan Arfak sudah diintervensi dengan pemasangan visat.
Persoalan stunting. Menurutnya, data stunting belum akurat, sebab data terkadang bisa naik dan turun setelah dilakukan intervensi.
“Kalau dilihat dari data, data stunting di Papua Barat ini sangatlah beragam, baik ada data dari BKKBN, data BPS dan data dari Dinas Kesehatan sendiri. Data mana yang dipegang, ada intevensi tapi jumlahnya bertambah, ini juga perlu dibereskan, karena stunting ini tidak bisa ditangani satu atau dua hari tapi harus ada program yang lebih jangka panjang, bukan program dadakan,” ucapnya.
Sejumlah program tersebut, lanjut dia, merupakan program prioritas yang harus diselesaikan juga oleh Pj Gubernur Papua Barat selain program nasional yang dibeberkan.
“Dari bulan ke bulan atau minggu ke minggu, persoalan yang paling urgensi adalah anggaran, baik serapan tahun ini maupun perencanaan tahun depan. Ingat, Pj Gubernur ini berasal dari kabupaten yang hari ini APBDnya ditolak Kemendagri, ini bukan satu tahun, tapi beberapa tahun ini dokumen anggarannya bermasalah terus, karena sidang anggarannya tahun berjalan di bulan Maret pada hal harus diselesaikan November,” tandas Sombuk. [FSM-R3]
