Manokwari, TABURAPOS.CO – Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Dominggus A. Urbon mengatakan, pelibatan pengusaha asli Papua dalam paket-paket pekerjaan atau proyek di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat merupakan wujud implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus).
“Perlu diingat, pengusaha asli Papua ikut berjuang sehingga kita diberikan kebijakan otonomi khusus, maka negara berkewajiban untuk menghidupkan pengusaha asli Papua dalam hal keterlibatan dalam membangun daerah,” kata Urbon kepada wartawan di Aston Niu Hotel Manokwari, Rabu (15/11).
Dikatakan Urbon, dibidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kontraktor asli Papua harus dipandang sebagai subjek, bukan objek. Sehingga, pemberdayaan yang dilakukan lebih partisipatif.
Kontraktor asli Papua tidak memiliki pekerjaan di sektor lain selain sektor jasa dan kontruksi, oleh karenanya diharapkan Pemprov Papua Barat terutama Dinas PUPR dapat memperhatikan persoalan ini dengan baik dengan membagikan paket proyek secara proposional.
Menurutnya, pola pemberdayaan kontraktor asli Papua mestinya dilakukan secara kontinyu melalui pembinaan maupun pengorgaisasian oleh OPD-OPD yang ada di lingkup Papua Barat.
Sehingga, lanjut dia, kontroktor asli Papua dapat menekuni profesi ini dengan sungguh-sungguh dan paket pekerjaan yang diberikan kepada mereka dapat dipertanggungjawabkan dan berjalan dengan baik.
“Sebagai wakil rakyat di Komisi IV, PUPR adalah mitra kerja kami. Saya berjanji akan mendorong ini, agar mereka diberikan paket pekerjaan. Jangan sampai mereka tidak dapat pekerjaan, mereka ini butuh hidup,” tandas Urbon. [FSM-R3]
