Manokwari, TP – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay menindaklanjuti keputusan bersama konferensi besar masyarakat adat Papua di Universitas Papua (Unipa) Manokwari.
Sekretaris Umum (Sekum) DAP Wilayah III Doberay, Zakarias Horota mengatakan, dalam konferensi besar tersebut, selain memilih Ketua DAP Wilayah III Doberay yang definitif, ada juga beberapa rekomendasi yang dihasilkan dan akan dikerjakan tahun ini.
Dikatakan Horota, rekomendasi yang dimaksudkan diantaranya pengembalian dan pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat Papua, pengembalian tanah adat yang bermasalah atau statusnya tidak jelas.
“Persoalan-persoalan yang telah dihasilkan dan direkomendasikan dalam konferensi besar masyarakat adat Papua akan dilihat kembali oleh DAP di tahun ini, termasuk persoalan pemberian izin investasi yang dikeluarkan pemerintah tanpa ada kesepakatan bersama dari pemilik hak ulayat,” kata Horota yang dihubungi Tabura Pos melalui ponselnya, Senin (10/1).
Disamping itu, kata Horota, persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua yang sampai sekarang masih belum ada kemauan dari Pemerintah Pusat untuk mencari solusi damai bagi penyelesaian masalah Papua.
“Masih terjadi konflik di Papua dan banyak pengungsian di mana-mana. Konflik ideology dan sejarah yang memang harus membutuhkan kemauan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini negara untuk membuka ruang dialog dalam rangka penyelesaian Papua,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga menyambut baik pernyataan Panglima TNI yang menyatakan akan mendorong dialog bersama para pihak yang berseberangan dengan negara ini.
Sebab, kata dia, rekomendasi dari Dewan HAM PBB, dari Asia Karibia Pasifik dan negara-negara Melanesia yang meminta Indonesia untuk berdialog dengan para pihak yang bertentangan dengan negara harus segera diwujudkan, sehingga konflik tidak melebar dan rakyat menjadi korban.
BACA JUGA :
Diduga Terlibat Pencurian, Orangtua Serahkan Anaknya Sendiri ke Polisi
Tidak hanya itu, lanjut Horota, hak-hak masyarakat adat di bidang ekonomi dan politik akan menjadi prioritas di tahun ini dan akan mendorong gubernur, wakil gubernur, bupati dan wali kota harus diduduki orang asli Papua.
“Persoalan-persoalan ini akan menjadi agenda khusus kita di tahun ini dan direncanakan awal Februari, kita akan mengukuhkan dan melantik Ketua DAP Wilayah III Doberay. Saat itu kita akan melihat para pihak yang akan menjadi mitra DAP untuk mendorong persoalan-persoalan di atas,” tandas Horota. [FSM-R1]
