Manokwari, TABURAPOS.CO – Sejumlah warga di Manokwari yang mengatasnamakan Forum Komunitas Caleg Orang Asli Papua mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kamis (29/2/2024).
Kedatangan mereka bermaksud untuk menyampaikan aspirasi guna meminta dukungan petisi afirmasi hak politik Caleg orang asli Papua dan menolak Pemilu curang.
Aksi ini disambut oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Papua Barat, Dr. Teuku Rahman didampingi Asisten Pidana Umum (Aspidum) serta sejumlah pegawai Kejati Papua Barat.
Koordinator Aksi, Levinus Wanggai menyebut aksi ini merupakan aksi positif mewakili para Caleg orang asli Papua sekaligus sebagai wujud untuk mengungkapkan rasa kecewa terhadap pelaksanaan demokrasi di tanah ini.
Wanggai mengatakan, aksi tersebut dilakukan di Kejaksaan Tinggi Papua Barat karena ingin Kejaksaan turut mengawal dan membantu perjalanan mereka dalam mencari keadilan agar hak politik mereka bisa diakomodir dan menawarkan hal baru untuk tanah ini.
Menurutnya Kejaksaan merupakan tempat yang tepat bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi agar bisa mendapat dukungan dan pengawalan.
“Kami minta dukungan pada pemerintah, negara ini berikan kami hak berikan kami kesempatan karena momentum ini membuat anak-anak Papua harus tunduk di depan teman-temannya, kerinduan yang luar biasa kegelisahan yang luar biasa, kami mau mengadu ke siapa,” ujar Levinus Wanggai.
Ia berharap kejaksaan bisa mendukung petisi afirmasi Caleg orang asli Papua dan menolak Pemilu curang karena telah menjadi kegelisahan yang luar biasa.
“Ini akan menjadi catatan kami besok petisi ini akan kami antar ke Bawaslu dan kami berharap disana Kejaksaan juga bisa mendengar harapan-harapan kami. Kami bersedia menawarkan harapan baru untuk bangsa ini maka itu kasih kami kesempatan. Saya pikir ini adalah hal positif dan saya harap kita semua kawal kegiatan ini dengan baik dan saya yakin negara masih melihat kita semua. Saya yakin negara masih bisa mengakomodir keinginan kami,” harapnya.
Dalam orasi yang diserukan salah seorang warga menyakini Kejaksaan bisa bersama-sama menyuarakan kebenaran agar ada keterwakilan orang asli Papua. Mereka juga meminta agar tidak ada pelaksanaan pleno sampai semua permasalahan ini rampung dan materi yang dianggap sarat dengan pelanggaran diminta diselesaikan terlebih dahulu.
“Kita berharap pesta demokrasi ini bisa mengubah situasi yang terjadi di tanah Papua dan orang asli Papua bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri namun nyatanya demokrasi ini tidak menjawab faktanya orang asli Papua kalah telak,”tegasnya.
Ia menilai, KPU dan Bawaslu sedang masuk angin, oleh karena itu diharapkan Kejaksaan bisa mengawal aspirasi mereka.
“Tolong sikap ini dengan baik bagaimana ada komunikasi agar jangan ada pleno yang akan dilaksanakan tidak boleh ada pleno kalau masih ada kita akan palang kota pelaksanaan demokrasi yang seperti ini akan membuat orang Papua benci dengan bangsa ini,” tegasnya.
Menerima aspirasi tersebut, Wakajati Papua Barat, Dr. Teuku Rahman mengaku mendukung apapun yang menjadi aspirasi masyarakat. Salah satunya, dengan telah membuat pos pengaduan.
Akan tetapi dalam menindaklanjuti aspirasi ada proses yang harus dilalui. Apabila ada laporan pengaduan atau kecurangan yang terjadi pada proses Pemilu dilaporkan melalui Bawaslu dan di Kejaksaan akan mengawal jika dalam proses penuntutan.
“Ada prosesnya tapi apapun itu kami apresiasi dan akan kami tidaklanjuti apa yang menajdi aspirasi dari masyarakat,” terang Wakajati seraya menambahkan akan menjadi catatan Kejati untuk disampaikan dalam sentra Gakumdu.
“Kami menganggap ini sebagai laporan pengaduan. laporan pengaduan itu bisa dapat secara tertulis maupun lisan jadi kami mencatat ini sebagai laporan pengaduan yang akan kami sampaikan nanti kepada teman-teman di bawah. Sebagai negara demokrasi saya sependapat aspirasi tetap harus kita sampaikan karena itu merupakan hak sebagai warga masyarakat dan kami Kejaksaan tinggi Papua Barat berkomitmen akan mendukung semua hal-hal untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Pantauan Tabura Pos, massa melakukan orasi secara bergantian dan membawa spanduk serta tiga kotak petisi yang terbuat dari kardus.
Aksi berlangsung sekitar 30 menit dari pukul 14.25 hingga 14.55 WIT. Usai melakukan aksinya, warga membubarkan diri dengan tertib dan melanjutkan aksi yang sama di sejumlah titik di dalam kota Manokwari. [AND–R3]
