Manokwari, TABURAPOS.CO – Derek Ampnir yang belum lama ini ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Papua Barat, berkomitmen untuk berupaya meningkatkan kinerja pegawai secara menyeluruh di Disnakertrans dalam tugas pengawasan tenaga kerja.
Ampnir menjelaskan, Disnakertrans memiliki substansi tugas yang penting dan cukup besar bagi provinsi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan transmigrasi.
“Terkait substansi tugas ketenagakerjaan itu kami bicara terkait pengawasan tenaga kerja, keselamatan tenaga kerja, upah tenaga kerja dan juga bagaimana nasib tenaga kerja yang ada,” jelas Ampnir yang dihubungi Tabura Pos via teleponnya, kemarin.
Dikatakan Ampnir, terdapat tenaga kerja lokal, non local bahkan tenaga kerja asing yang bekerja di badan usaha milik negara (BUMN) maupun perusahan swasta di Papua Barat.
Oleh karenanya, pihaknya membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder terkait di Papua Barat. Sehingga, pengawasan dapat dilakukan dengan baik. Terutama bagi tenaga kerja asing, perlu dipastikan perizininan keimigrasiannya, apakah sudah memenuhi standar hukum keimigrasian atau tidak.
“Pengawasan tenaga kerja di wilayah Papua Barat terus kami lakukan. Kami punya bidang teknis pengawasan dan hubungan industrial. Bidang-bidang teknis ini akan kami optimalkan guna melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja,” ujar Ampnir.
Ampnir menambahkan, akan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja, apakah sesuai kualifikasinya atau tidak.
Menurutnya, terkait rekrutmen tenaga kerja di wilayah Papua Barat telah diatur dalam kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), sehingga setiap pihak yang menanamkan investasi di wilayah Papua Barat, baik BUMN maupun swasta murni harus mempertimbangkan wilayah setempat.
“Wilayah Papua bukan tanah kosong, tapi ada masyarakat lokal yang memiliki hak yang perlu dipertimbangkan dalam perekrutan tenaga kerja. Kalau belum mahir, maka direkrut dan dilatih,” tegas Ampnir.
Sehingga, lanjut dia, tidak ada kesenjangan antar penduduk yang dapat berpotensi memicu konflik sosial di wilayah Papua Barat.
Ampnir menambahkan, ada sejumlah daerah transmigrasi yang menjadi binaan disnakertrans Papua Barat. Diantaranya di daerah Prafi, Sidey di Manokwari, Oransbari di Manokwari Selatan, Manimeri dan Stengkol di Teluk Bintuni maupun daerah Bomberay di Fakfak.
Kepada daerah tersebut, Ampnir meminta agar mengelolanya dengan baik agar lebih produktif.
“Lumbung pangan Papua Barat hari ini dihasilkan dari Kawasan transmigrasi terutama beras. Kawasan ini akan kami datangi dan mendata kebutuhan di Kawasan-kawasan ini, agar produktif,” kata Ampnir.
Menurutnya, para petani di kawasan ini membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang perlu diperhatikan dan dilengkapi oleh pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi.
“Jadi kalau kami mau menuntut produktifitas dari Kawasan ini, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarananya, karena kawasan ini merupakan lumbung pangan dari provinsi ini,” tandas Ampnir. [FSM-R3]
