*Dari Pelantikan Badan Pengurus DPD PBB Provinsi Papua Barat*
Sorong, TP – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Batak Bersatu (PBB), Lambok F. Sihombing, S.Pd berkesempatan melantik Badan Pengurus DPD PBB Provinsi Papua Barat, sekaligus menyaksikan pelantikan BP DPC PBB se Provinsi Papua Barat di Vega Hotel, Sorong, Jumat (21/1).
Dalam kesempatan itu, Frengky Abas M. Silaen dilantik sebagai Ketua DPD PBB Provinsi Papua Barat, didamping Dewanti Sihombing, sebagai sekretaris dan dan Evaletina Harianja sebagai bendahara dalam pengurus DPD PBB Provinsi Papua Barat.
“Saya menyampaikan selamat kepada Badan Pengurus DPD PBB Provinsi Papua Barat yang telah dilantik pada hari ini. Pelantikan ini hanya beberapa jam tetapi tugas kalian beberapa tahun kedepan,” ujar Sihombing dalam sambutan setelah pelantikan Badan Pengurus DPD PBB Provinsi Papua Barat, kemarin.
Dia mengatakan, pelantikan ini merupakan kegiatan yang sakral, sebab banyak dinamika yang terjadi seiring berkembangnya organisasi di Papua Barat.
“Saya informasikan kepada bapak dan ibu, bahwa PBB berlegalitas dengan SK. Kemenkumham No. AHU – 0010985. AH.01.07 Tahun 2019 tertanggal 8 Oktober 2019. Pembentukan PBB sendiri kita mulai dari diawal 2017 lalu,” jelas Sihombing.
Sihombing menyebutkan, sampai saat ini PBB sudah terbentuk di 27 dari 38 provinsi di Indonesia, dan untuk tingkat kabupaten kota, PBB sudah terbentuk di 198 kabupaten kota. Sementara, tingkat kecamatan PBB sudah terbentuk di 528 kecamatan yang disebut sebagai Pengurus Anak Cabang (PAC) PBB. Selain itu, PBB juga sudah sudah terbentuk di 682 ditingkat desa dan kelurahan.
Lanjut Sihombing, Badan Pengurus PBB tidak hanya terbentuk di Indonesia, tetapi juga sudah terbentuk di 6 negara yakni, Amerika Serikat, Hongkong, Taiwan dan Malaysia. Khusus di Malaysia, BP PBB terdapat dibeberapa daerah seperti Johor Bahru dan Pena.
“Ini bukan pencapaian yang membahagiakan bagi saya. Tetapi pencapaian besar dan tanggung jawab besar buat kita. Kenapa saya sampaikan seperti itu, karena untuk membentuk organisasi tidak ada sulitnya 2,3 atau 4 orang berkumpul, maka muncul SK Kemenkumhamnya yang penting organisasi itu berlandaskan UU dasar 45 dan Pancasila pasti disahkan Kemenkumham. Tetapi yang paling sulit, bagaimana mempertahankan organisasi ini biar tetap dapat dicintai masyarakat,” ujarnya.
Sebagai Ketua DPP PBB, dalam berbagai kesempatan dirinya selalu menyampaikan, bagaimana organisasi ini tetap dicintai dan disayangi masyarakat yaitu jangan jangan pernah berpura – pura. DPD di Provinsi Papua Barat merupakan awal, maka tetap lakukan visi misi PBB yaitu, sosial dengan tidak berpura – pura harus kerjakan visi misi kita dengan 3 hal tulus, ikhlas dan rendah hati itu yang harus dilakukan.
Dirinya berpesan agar Badan Pengurus PBB Provinsi Papua barat yang baru dilantik, dapat menjalankan organisasi dengan baik yaitu saling menutupi satu sama lain untuk mengutamakan kepentingan organisasi dan saling mendukung.
“Jadi kita harus mengisi dan ketua harus tetap mengayomi anggota, ketua harus berikan contoh. Ada pepata mengatakan jangan lihat ketuanya tetapi lihat organisasinya, tidak bisa harus dilihat ketuanya. Sebab, karena ketuanya adalah sosok yang harus dilihat di organisasi kalau ketuanya tidak baik itu akan menjadi bandangan ke orang lain bahwasanya organisasi tidak baik,” tandas Sihombing.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang diwakili Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat, Charle Hutauruk mengatakan, pengukuhan Pemuda Batak Bersatu Provinsi Papua Barat adalah sejarah dan semangat baru bagi keluarga besar Batak Provinsi Papua Barat untuk hidup dalam suatu tatanan nilai – nilai kekeluargaan dan membangun komitmen hidup rukun dan damai.
Oleh karena itu, lanjut Hutauruk, PBB Papua Barat diharapkan dapat memberikan output yang baik dalam mendukung program pemerintah disemua aspek agar eksistensi PBB memberikan kontribusi bagi pembangunan di Papua Barat.
“Sebagai langkah awal saya memberikan apresiasi hal ini. Bagaimana Pemuda Batak dapat berkumpul, melakukan suatu dialog, menemukan persamaan persepsi guna menyiapkan wadah perkumpulan atau ikatan kerukunan yang akan merangkuk atau menyelesaikan atau menjawab persoalan pemuda Batak terutama untuk membackup Ikatan Keluarga Batak (IKB) di Papua Barat,” kata Hutauruk.
Diharapkannya, wadah ini menjadi persatuan buat seluruh Pemuda Batak diperantauan, agar bisa bersatu dan dapat bersama – sama dan tidak ada lagi perbedaan diantara semuanya.
“Mari bersatu untuk menyumbangkan sumbangsi disegala hal, memberikan sumbangsih pemikiran dan berkontribusi bagi masyarakat dan daerah ini dalam pembangunan diberbagai bidang terutama sosial, budaya, kemasyarakatan dan ekonomi. Saya sebagai Gubernur Papua Barat atas nama daerah Provinsi Papua Barat mengucapkan selamat dan sukses atas dikukuhkannya PBB Papua Barat,” tandas Hutauruk. [FSM-R4]
