Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat membentuk Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Provinsi Papua Barat 2024.
Pembentukan Sekretariat Satgas berdasarkan surat keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 62 Tahun 2024 dalam rangka penurunan angka prevalensi stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Papua Barat.
Koordinator Satgas Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Provinsi Papua Barat, Abdullatief Suaeri mengatakan, program penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan program nasional.
Lanjutnya, program strategis nasional ini menjadi penekanan langsung dari Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap seluruh kepala daerah, termasuk Penjabat Gubernur Papua Barat.
“Ini menjadi program strategis nasional yang harus diselesaikan dan tahun 2024 merupakan tahun terakhir untuk kita mengejar target penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia, termasuk di Papua Barat,” kata Suaeri kepada para wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, belum lama ini.
Menurutnya, kerja sama antarlembaga di Papua Barat sejak 2022 hingga 2023, mendapat prestasi yang luar biasa, dimana angka prevalensi Papua Barat berhasil turun meski hanya 0,5 persen, tetapi masuk sebagai provinsi kedua secara nasional di 2023.
Strategi penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem akan dilakukan secara berjenjang mulai tingkat kabupaten, distrik, kampung sampai ke keluarga.
“Strategi ini akan tetap kita jalankan, sehingga apa yang menjadi terget penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 dapat tercapai dengan cepat persentase penurunan, karena kita langsung ke sasaran,” kata Suaeri.
Ditambahkan Suaeri, Sekretariat Satgas lagi menyusun strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan Satgas, tentu pada ini, Satgas sudah mulai bekerja dengan turun ke kabupaten dan sasaran target.
“Ini bukan saja menjadi tanggung jawab Pemprov, tetapi Satgas akan berjalan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten, distrik, dan kampung, tetapi juga akan berkolaborasi bersama kelompok pemerhati dengan bersama-sama berupaya menurunkan persentase stunting dan kemiskinan ekstrem,” jelas Suaeri.
Disinggung terkait program konkrit di lapangan, terang Suaeri, ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Barat yang tergabung dalam Satgas, tentu masing-masing OPD akan mendorong program kegiatan sesuai tupoksinya.
“Meskipun OPD memiliki tupoksi dan program kegiatan yang berbeda-beda, tetapi akan berjalan sesuai langkah strategis yang disusun Sekretariat Satgas,” kata Suaeri. [FSM-R1]
