Sorong, TP – Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor menegaskan, tidak ada pemberian status anak adat terhadap siapa pun selama 2024.
Ditegaskannya, langkah tersebut diambil untuk merespon kabar yang beredar, dimana ada beberapa tokoh bukan orang asli Papua (OAP), mulai mencari identitas berupa status dan gelar anak adat untuk mendapat pengakuan sebagai orang asli Papua (OAP) di tahun politik ini.
“Oleh sebab itu, DAP hingga struktur kami ke bawah, sudah berkomitmen untuk tidak memberikan status anak adat kepada siapa pun,” tegas Mayor yang dihubungi Tabura Pos via ponselnya, kemarin.
Ia mengetahui, sekarang bukan satu atau dua orang yang jalan berbicara bahwa dirinya golongan orang asli Papua, karena kakek dan neneknya adalah orang Papua.
“Saya yakin kita semua tahu hal itu dilakukan karena dia punya rencana maju jadi calon kepala daerah,” jelas Mayor.
Diutarakannya, adat orang Papua menganut paham patriarki, dimana satu-satunya garis keturunan orang Papua hanya dari ayah kandung, bukan anggota keluarga yang lain.
“Garis keturunan orang Papua itu diambil dari orangtua kandung laki-laki, ayah. Kalau ada yang bilang neneknya OAP, kakeknya OAP, mamanya OAP, tetapi selama bapaknya bukan OAP, itu tidak berlaku,” tandasnya.
Dikatakannya, jika pada momen politik ini ada oknum yang mengklaim dirinya akan melakukan prosesi adat, maka dipastikan mereka masuk dalam kategori ‘kelompok mencari’.
“Yang mau buat-buat seperti itu adalah kelompok yang tidak tahu adat, tidak punya urat malu, dan tidak tahu diri, karena mau jual hak kesulungan orang Papua. Saya tekankan, hak kesulungan itu tidak bisa diperjual belikan. Orang yang suka jalan cari atau klaim minta pengakuan adat, fiks dia orang pendatang,” ujar Mayor.
Disinggung tentang fungsi MRP sebagai lembaga yang akan menjaring bakal calon kepala daerah, ia mengatakan, siapa pun yang hidup di tanah Papua, harus menjunjung tinggi adat Papua. Lanjut dia, MRP memang merupakan lembaga kultur, tetapi perlu diingat, ini adalah tanah Papua dan orang Papua hatinya hidup.
“Jangan buat orang Papua tersakiti dengan cara merampas hak-hak kesulungannya. Ini bukan soal MRP, tapi kalau orang Papua sudah menolak, ya sudah kalian jangan paksa maju. Jangan paksa rebut, nanti bisa ribut,” tukasnya seraya mengatakan, pemberian gelar maupun status adat, tidak boleh didasari kepentingan politik atau upeti. [CR24-R1]
