Manokwari, TP – Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura, Papua, Asli Ginting, SH, MH dijadwalkan akan menemui Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Manokwari, Provinsi Papua Barat, hari ini, Senin (7/2).
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Cahyono R. Adrianto, SH, MH mengatakan, pertemuan tersebut untuk membahas rencana pembentukan atau pendirian Pengadilan Tinggi (PT) Papua Barat di Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.
“Rencananya nanti hari Senin, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi mau bertemu Bapak Gubernur untuk membahas tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat,” ungkap Ketua PN yang ditemui Tabura Pos di ruang tunggu PN Manokwari, Jumat (4/2) sore.
Ditanya apakah dirinya selaku Ketua PN Manokwari telah menemui pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat untuk membahas soal lahan pendirian Pengadilan Tinggi, kata Cahyono, dirinya sudah menemui pihak Pemprov terkait hal tersebut.
“Berdasarkan ketentuan undang-undang memang untuk lahan harus disediakan Pemerintah Provinsi. Lahan itu untuk dibangunkan kantor Pengadilan Tinggi Papua Barat,” tandas Cahyono.
Dirinya mengakui, Pemprov Papua Barat sudah menyediakan lahan untuk pembangunan kantor Pengadilan Tinggi, sedangkan untuk luasan yang ideal untuk pembangunan sekitar 2 hektar.
“Dua hektar nanti disiapkan Pemprov untuk pembangunan gedung dan fasilitas perumahan untuk hakim-hakim maupun pegawai dari Pengadilan Tinggi Papua Barat,” tukasnya.
Ketua PN menambahkan, lokasi lahan yang akan disediakan Pemprov terletak di daerah Arfai, tepatnya di kawasan perkantoran Gubernur Papua Barat. “Iya di kawasan perkantoran Arfai,” tambah Cahyono.
Ditanya gedung Pengadilan Tinggi Papua Barat sebelum diselesaikannya kantor Pengadilan Tinggi, Cahyono menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu menyewa gedung atau meminjam gedung untuk sementara.
“Kemungkinan kita akan menyewa atau meminjam gedung dari pemda untuk sementara. Jadi, gedung itu nanti untuk kegiatan Pengadilan Tinggi Papua Barat,” katanya.
Disinggung tentang kepastian operasionalisasi dari Pengadilan Tinggi Papua Barat, Ketua PN mengutarakan, pendirian Pengadilan Tinggi Papua Barat sudah harus berjalan pada Juli 2022. “Juli tahun ini,” ujar Cahyono.
Sedangkan biaya penyewaan gedung perkantoran untuk sementara, kata Cahyono, ada anggaran yang berasal dari DIPA Mahkamah Agung (MA). “Biaya sewa itu bukan menjadi tanggung jawab pemda. Biaya sewa dari Mahkamah Agung untuk sementara, sedangkan pengadaan lahan memang harus disediakan oleh pemerintah provinsi,” terang Ketua PN.
Baca juga :
Pemda Terus Berupaya Optimalkan Perkoperasian di Bintuni Melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Sementara untuk pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Papua Barat yang representatif, sambung Cahyono, anggarannya akan diberikan dari MA. “Pemerintah Pusat yang akan suplai, dalam hal ini Mahkamah Agung,” pungkas Cahyono. [HEN-R1]
