Manokwari, TP – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024 kemungkinan akan dibahas anggota DPR Papua Barat periode 2024-2029.
Sebab sesuai rencana, anggota DPR Papua Barat periode 2024-2029 akan dilantik pada 2 Oktober 2024, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD-P Tahun Anggaran 2024.
“Walau terlambat proses pembahasan RAPBD-P, tetapi mau bagaimana lagi? Kalau di periode sekarang, sepertinya belum ada agenda. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) belum ada,” kata Ketua Komisi III DPR Papua Barat, Mugiyono kepada para wartawan di Aston Niu Hotel, Manokwari, Rabu (19/6/2024) malam.
Ia mencontohkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat yang sedang menyiapkan proses pelelangan paket pekerjaan, baik fisik maupun pengadaan.
“Mereka lagi menyiapkan lelang. Prosesnya sudah berjalan, tetapi belum keluar pemenang tender. Dalam waktu tidak lama akan ada pengumuman pemenang tender,” kata Mugiyono.
Ditanya alasan keterlambatan realisasi anggaran, Mugiyono mengatakan, tentu dengan proses pelelangan paket proyek sampai pelaksanaan yang terlambat akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
Dirinya mengakui, Provinsi Papua Barat cukup terkuras dengan pemberian bantuan dana hibah pelaksanaan Pilkada 2024 serentak, tetapi bukan berarti tidak ada uang.
“Ada, tetapi tidak dapat dicairkan anggaran secara bersamaan, sedangkan anggaran pilkada sudah dicairkan duluan, sehingga perlu ada jeda. Kurang lebih seperti itu yang kami pahami,” tandas Mugiyono. [FSM-R1]
