Manokwari, TP – Pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) Pilkada serentak tahun 2024 di 10 distrik dan 166 kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) menjadi perhatian serius KPU setempat.
Sebab, selain karena daftar penduduk potensi pemilih pemilihan (DP4) untuk Pilkada berkurang dari 303.919 pemilih menjadi 32.066 pemilih, dikhawatirkan masih banyak masyarakat yang belum terdata dan melakukan perekaman e-KTP.
Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pegaf, Hermus Dowansiba menekankan agar panitia pemilihan distrik (PPD) di 10 distrik mengawal petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) di lapangan saat melakukan pencoklitan.
“Hari ini PPD selesai mengikuti bimbingan teknis, sehingga setelah kembali ke Pegaf beberapa hari kedepan harus langsung turun mengawal petugas pantarlih yang melakukan coklit,” tegas Hermus kepada Tabura Pos usai penutupan bimtek PPD di salah satu hotel, Kamis (27/6/2024) malam.
Lebih khusus Hermus mengingatkan kepada petugas pantarlih dan PPD yang berada di empat kampung, yaitu Kampung Iraiweri Distrik Anggi, Kampung Tigaucomti Distrik Hingk, Kampung Tumbeibeihei Distrik Hink, dan Kampung Inyebouw Distrik Membey.
Sebab, sambung Hermus, selain letak geografisnya, jumlah DPT-nya juga lebih dari 400 dan kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum terdata dan melakukan perekaman e-KTP.
“PPD harus dampingi sampai selesai pencoklitan, kita butuh data yang valid dan akurat,” ungkapnya.
Hermus menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pegaf dalam rangka pelayanan perekaman e-KTP bagi warga yang terdata belum memiliki KTP elektronik.
“Kami sudah rapat koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pegaf tentang hal itu dan mereka sudah siap membantu warga yang belum miliki KTP dan belum masuk dalam DPT,” pungkasnya.
Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi berharap, kerjasama yang baik dari semua penyelenggara pemilu di distrik dan kampung dalam rangka pencoklitan, sebab hal ini menjadi tanggung jawab bersama.
“Warga harus terdata semua, karena DPT kita untuk pilkada menurun dibandingkan DPT pemilu ada sekitar 1.000 lebih, sehingga itu menjadi perhatian bersama. Kami juga akan monitoring selama 1 bulan kedepan,” pungkas Hermus. [SDR-R3]
