Ransiki, TP – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggelar sosialisasi peningkatan kapasitas petugas kader, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam penemuan kasus surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dan surveillance lainnya, di aulla Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Setda Mansel), Selasa (2/7/2024).
Sosialisasi menghadirkan Kepala Bidang (Kabid) P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Nurmawati dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mansel, dr. Iwan P. Butarbutar, sebagai narasumber.
Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Nurmawati mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah sebagai langkah untuk mengsukseskan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) oleh seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Barat, untuk mencapainya target nasional 95 persen PIN polio.
“Artinya, pelaksanaan PIN polio disetiap puskesmas harus mencapai 95 persen, bahkan persentase PIN di tingkat kampung harus 95 persen, karena kalau tidak mencapai 95 maka akan dimungkinkan menjadi kantong penularan kasus polio di Kabupaten Mansel,” ucap dr. Nurmawati.
Nurmawati menerangkan, polio merupakan jenis virus yang menular dan menjangkit orang lain akibat dari makanan yang terkontaminasi dengan veses atau kotoran. Dampaknya terhadap anak adalah beresiko terjadi kelumpuhan permanen, untuk mengatasi lumpuh permanen terhadap anak hanya bisa di cegah dengan imunisasi lengkap.
Ia menjelaskan, pemberian imunisasi polio berlangsung dalam 4 putaran atau dosis dengan jarak 14 hari setelah pemberian dosis pertama, dengan target setiap putaran harus mencapai target 95 persen. Namun, untuk saat ini pelaksanaan PIN polio di Papua Barat baru mencapai 79 persen atau menduduki peringkat ke-4 di Indonesia.
Untuk menjangkau distrik terjauh dan daerah terpencil dalam pelaksanaan PIN polio, Dinas Kesehatan dan puskesmas harus berkolaborasi dengan mitra terbaik untuk terjun langsung ke lapangan, melakukan sosialisasi dan melaksanakan pemberian imunisasi lengkap.
Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan PIN polio di kabupaten se-Papua Barat tercapai, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat secara rutin melakukan monitoring evaluasi untuk mengetahui progres pemberian PIN polio melalui imunisasi, baik secara data maupun terjun langsung ke lapangan untuk melakukan survei.
Dirinya berharap, melalui kegiatan ini dibangun koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, supaya semua proses terkait pelaksanaan PIN dalam berjalan sesuai harapan dan memenuhi target Nasional yalni 95 persen.
“Semua stakeholder mempunyai peran yang strategis, mengatasi masalah ini Dinas Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri tetapi melibatkan semua pihak baik kader, nakes, distrik dan juga kampung. Peran mereka sangat diperlukan untuk menggerakkan sasaran supaya paham dan mau menerima imunisasi polio,” harap dr. Nurmawati.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mansel, dr. Iwan P. Butarbutar menyatakan, pihaknya merespon baik upaya Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam upaya meningkatkan kemampuan kader dan tenaga kesehatan di Kabupaten Mansel dalam mengsukseskan PIN polio supaya lebih berhasil.
Disamping itu, dengan adanya dorongan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, maka kader harus lebih berinovasi untuk mengajak masyarakat supaya mau membawa anaknya menerima imunisasi polio di Puskesmas dan Posyandu.
Menurut dia, dengan mengikuti imunisasi dasar polio secara lengkap maka bisa mencegah anak dari 10 penyakit infeksius yakni campak, TBC, hepatitis, pertusis dan lainnya termasuk tetanus, karena penyakit tetanus bisa menyebabkan penderitanya meninggal lantaran tidak mendapatkan imunisasi polio secara lengkap.
Berbicara soal capaian PIN polio di Kabupaten Mansel, Butarbutar meminta, petugas kesehatan yang bertugas langsung di lapangan untuk menangani urusan imunisasi polio harus bersikap jujur dan terbuka melaporkan data yang akurat sehingga Kendala-kendala yang dihadapi di lapangan terkait kurangnya antusias masyarakat untuk menerima imunisasi polio, bisa dicari jalan keluarganya.
Pasalnya, Butarbutar mengaku, laporan petugas nakes selalu baik, pelaksanaan imunisasi laporannya mencapai 60-70 persen, tetapi faktanya setelah melakukan survei dilapangan ternyata laporan imunisasi dasar realisasinya rata-rata dibawah 50 persen.
“Memang kejujuran itu pahit tetapi kita harus jujur supaya pihak lain bisa membantu kita seperti kader dan ibu-ibu PKK, masyarakat bisa membuka diri dan mau anaknya di imunisasi kalau kader yang mendorong karen mereka yang dekat dengan masyarakat,” ucap Butarbutar.
Butarbutar mengklaim, data yang dilaporkan petugas kesehatan seringkali berbanding jauh dengan realisasi di lapangan atau pencapaian kenerja, seperti kasus campak sangat dimungkinkan bisa menjadi kejadian luar biasa karena imunisasi dasar tidak mencapai target. Sambung dia, kasus TBC juga banyak di Mansel.
Menurutnya, supaya ada perubahan dan pencapaian PIN polio yang maksimal, dia mengaku, harus ada pembenahan terhadap tenaga kesehatan dan melakukan berbagai inovasi untuk membina masyarakat supaya lebih paham dan mengerti akan pentingnya imunisasi lengkap.
Disinggung soal peran Puskesmas dalam melaksanakan imunisasi lengkap apakah selama ini berjalan baik, dirinya mengakui, tidak bisa terlaksana dengan baik karena selama ini petugas Puskesmas mendapatkan intimidasi dan ancaman dari masyarakat kampung yang tidak ingin anaknya di imunisasi.
Mengenai adanya keluhan kepala distrik soal tidak adanya koordinasi dalam pelaksanaan imunisasi di lapangan, Butarbutar menyatakan, jangan ada upaya untuk saling menyalahkan, karena semua program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan mempunyai jangka waktu dan target yang harus dipenuhi, jika harus menunggu kepala Distrik berada di tempat baru imunisasi dilakukan maka bisa mempengaruhi target dan realisasi program.
“Jangan diperdebatkan soal itu, yang harus dilakukan adalah saling berkoordinasi. Saya minta, tim Kesehatan yang bertugas di Puskesmas bisa bekerjasama dengan kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa dan kepala Distrik setempat untuk mempengaruhi dan memberikan arahan kepada masyarakat agar masyarakat mau bawa anaknya ikut imunisasi lengkap setiap bulan, begitu juga ibu hamil harus memeriksakan kesehatan bayi setiap bulan di Posyandu, bila perlu kita buka pelayanan Pisbindu untuk lansia,” Terangnya.
Harap Butarbutar, melalui sosialisasi peningkatan kapasitas petugas kader, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penemuan kasus survailens PD3I dan penyakit survailens lainnya di Kabupaten Mansel hari ini, dapat meningkatkan pencapaian imunisasi dasar polio di Kabupaten Mansel minimal 78 persen.
Kepala Distrik Momiwaren mengatakan, dalam upaya untuk mewujudkan imunisasi lengkap dalam rangka pelaksanaan PIN polio di Kabupaten Mansel, maka harus ada koordinasi dengan semua pihak, terutama Kepala Puskesmas yang mempunyai wilayah kerja harus berkoordinasi dengan kepala distrik setempat sehingga melalui pemerintah distrik, para kepala kampung dan sekolah-sekolah bisa disurati untuk mendukung kegiatan sosialisasi imunisasi lengkap.
“Sebelum imunisasi memang harus terlebih dahulu dilakukan sosialisasi, supaya orang tua sadar dan mau membawa anaknya untuk di imunisasi lengkap di Puskesmas atau Pustu. Supaya program ini berjalan baik kuncinya adalah koordinasi,” pungkas dia. [BOM-R4]
