Sorong, TP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti terkait rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sorong.
Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria.
Dikatakan Dian Patria, pendapatan kota Sorong yang bersumber dari pajak hanya mencapai 5,13 persen.
Padahal menurut Dian, seharusnya bisa jauh lebih daripada itu. Hal tersebut berbeda jauh dengan Jayapura yang pendapatan pajaknya bisa mencapai 14 persen.
Hal itulah yang kemudian mengundang kecurigaan Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK. Sehingga terindikasi terhadap adanya kebocoran pajak yang terjadi di Ibukota Provinsi Papua Barat Daya tersebut.
“Ini aneh menurut saya, kita lihat bersama bahwa Kota Sorong ini sedang bertumbuh. Tapi kenapa kok pendapatan pajaknya kecil banget. Saya yakin ini pasti terlalu banyak kebocoran pajak di Kota Sorong,” ujar Dian Patria.
Kecurigaan tersebut juga semakin diperkuat dengan adanya laporan kepada KPK terhadap oknum pemungut pajak yang diduga bermasalah. Mirisnya lagi, oknum tersebut hingga saat ini masih ditempatkan di posisi yang sama.
“Jangan-jangan memang ada masalah terkait pajak, karena ada laporan yang diterima KPK. Ada masalah dari pemungutan pajaknya, patut dicurigai juga ada konspirasi kelihatannya. Namun orang yang bersangkutan masih ditempatkan pada posisi yang sama,” ungkapnya.
Seharusnya, tegas Dian, yang bersangkutan harus dipindahkan atau diberi sanksi yang lebih berat. Bukan malah tetap dipertahankan pada posisi sebelumnya.
“Pesan saya, jangan sampai ada integritas yang tidak dijaga oleh ASN Pemkot Sorong berkaitan dengan pungutan pajak ini. Karena yang rugi adalah negara, yang rugi adalah daetah, serta para wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya,” tegas Dian.
Pihaknya merekomendasikan, untuk perbaikan tata kelola pemerintahan maka hal utama yang harus dipertimbangkan yakni dengan menempatkan orang yang berintegritas. Setelah itu, baru diperkuat dengan sistem yang canggih.
“Yang paling utama adalah pejabat yang punya integritas. Karena kalau orangnya tidak berintegritas maka sistem apapun yang diterapkan, akan tetap terjadi masalah. Saya rasa terlalu banyak kebocoran pajak di Kota Sorong ini. Padahal ekonominya lagi sangat tumbuh, tapi kok pajaknya tidak naik-naik, lambat sekali,” sambungnya.
Disinggung terkait adanya kedekatan emosional antara pejabat dengan oknum pemungut pajak dimaksud, Dian mengaku belum bisa memastikan.
Namun terkait adanya kemungkinan tersebut nanti akan di telaah lebih dalam.”Nanti akan kita telaah lebih dalam, yang jelas kalau ditemukan unsur pidana ya laporkan saja kepada APH. Kenapa harus dipertahankan, jangan sampai ada konflik kepentingan di sini. Apalagi tahun politik nih, jangan main-main,” kecam Dian. [CR24-R3]
