Manokwari, TP – Para pencari kerja (pencaker) orang asli Papua yang tidak lolos tahapan pemberkasan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, meluapkan kekecewaannya di pintu gerbang Kantor Bupati Manokwari, Senin (29/7/2024) sekitar pukul 08.00 WIT.
Para pencaker ini melakukan pemalangan dan membakar ban bekas di depan pintu gerbang. Dalam aspirasinya, para pencaker menuntut Bupati Manokwari, Hermus Indou dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Manokwari, Antonius Renyaan mengamodir mereka untuk mengikuti seleksi CPNS.
Menurut para pencaker, mereka tidak mendapat keadilan di tanahnya sendiri karena mayoritas pencaker yang lolos ke tahap computer assisted test (CAT) didominasi pencaker pendatang atau nusantara.
Para pencaker pun menduga banyak ‘titipan’ para pejabat dalam seleksi CPNS, karena banyak pencaker nusantara yang lolos ke tahap berikutnya.
“Kami meminta kebijakan Bupati Manokwari, Kepala BKD untuk kami yang tidak lolos tahapan pemberkasan,” kata koordinator aksi, Demerius Ullo.
Selain itu, ungkap para pencaker, Otonomi Khusus (Otsus) yang berlaku di tanah Papua, sama sekali tidak berpihak terhadap mereka dalam penerimaan CPNS.
“Orang Arfak sedikit. Orang amber yang banyak. Masa kita orang Arfak punya tanah justru tidak dapat. Bicara Otonomi Khusus, tapi ternyata tidak berlaku. Orang Arfak juga banyak yang sarjana,” ujar Ullo.
Akhirnya, para pencaker ini ditemui Sekda Kabupaten Manokwari, Henri Sembiring. Dirinya pun menyampaikan pesan Bupati yang sedang berada di Jakarta untuk para pencaker.
Dikatakan Sembiring, petunjuk dari Bupati, para pencaker yang tidak lolos pemberkasan melapor ke BKPSDM Kabupaten Manokwari untuk didata, karena akan diakomodir dan diutamakan pada penerimaan CPNS formasi berikut.
Tidak sekedar didata, kata Sekda, Bupati menjanjikan para pencaker yang tidak lolos pemberkasan pada penerimaan CPNS formasi 2021 akan langsung lolos tahapan pemberkasan pada penerimaan CPNS formasi berikut.
“Penerimaan CPNS bukan kali ini saja, tetapi masih ada berikut-berikutnya. Untuk yang tidak lolos kali ini untuk lapor ke BKPSDM untuk tes CPNS berikut, kalian pemberkasan diutamakan,” jelas Sembiring.
Namun penjelasan dari Sekda, tidak diterima begitu saja oleh para pencaker. Mereka meminta Bupati yang sendiri menjelaskan dan mengakomodir mereka dalam tes CPNS formasi 2021 yang sedang berlangsung.
Para pencaker meminta penerimaan CPNS formasi 2021 dibatalkan saja, karena jumlah yang lolos pemberkasan lebih banyak dari nusantara ketimbang OAP.
Menanggapi permintaan itu, Sekda menegaskan, pihaknya tidak bisa membatalkan tahapan penerimaan CPNS formasi 2021 dan mengakomodir pencaker yang tidak lolos pemberkasan pada penerimaan CPNS Formasi 2021 ini.
Sebab, ia menambahkan, Bupati sudah menandatangani dan mengeluarkan surat keputusan nama-nama yang lolos pemberkasan ke tahap selanjutnya, yakni CAT.
“Penerimaan ini sudah disetujui Menpan RB, maka kalau dibatalkan, maka Pemda Manokwari akan rugi besar, karena semua tes penerimaan CPNS akan dibatalkan, termasuk yang berikut-berikutnya,” jelas Sembiring.
Dari pantauan Tabura Pos, para pencaker mulai melunak setelah Bupati menjelaskan secara langsung kepada para pencaker melalui sambungan telepon. Setelah mendapat penjelasan, para pencaker sepakat membuka palang.
Hasil kesepakatan di antara para pencaker dan Pemkab Manokwari, dimana Pemkab melalui BKPSDM mendampingi para pencaker yang tidak lolos pemberkasan agar lolos seleksi administrasi pada formasi selanjutnya bagi pelamar OAP Kategori 1 dan K2 berjumlah 122 orang dengan syarat mengumpulkan data Kartu Daftar Peserta CPNS Formasi 2021 di Kantor BKPSDM Kabupaten Manokwari selambat-lambatnya 1 Agustus 2024.
Surat kesepakatan itu ditandatangani Sekda, Henri Sembiring, Kepala BKPSDM, Antonius Renyaan, dan perwakilan pencaker, Demerius Ullo, Yosias Sayori, Amir Warfandu, dan Adolf Warfandu.
Aktivitas Kembali Normal
Aktivitas di Kantor Bupati Manokwari kembali normal setelah sempat dipalang beberapa jam akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan para pencaker orang asli Papua.
Kabag Ops Polresta Manokwari, Kompol. Wisnu Prasetyo menjelaskan, pemalangan terjadi di depan pintu gerbang Kantor Bupati.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kata dia, pihak kepolisian mengerahkan 60 personil untuk melakukan pengamanan, baik dari Polresta Manokwari maupun Polsek Manokwari Kota.
Diakuinya, pihak kepolisian juga melakukan negosiasi dengan warga yang diduga melakukan pemalangan. Dalam tuntutannya, mereka berkehendak menemui Bupati, tetapi Bupati tidak berada di tempat, sehingga ditemui Sekda.
Dijelaskannya, berdasarkan informasi yang diterimanya, pemalangan ini dilakukan warga yang tidak lolos pemberkasan CPNS formasi 2021. Lanjut Kabag Ops, para pencaker juga meminta yang dinyatakan lolos pemberkasan dibatalkan dan mereka yang tidak lolos, bisa ikut melengkapi berkas yang kurang.
“Tapi kan sudah dikeluarkan keputusan Bupati da nada beberapa yang sudah lolos pemberkasan ini akan melanjutkan ke tahap berikutnya,” jelas Prasetyo kepada Tabura Pos di Polresta Manokwari, Senin (29/7).
Ia menerangkan, hasil pertemuan antara Sekda dan para pencaker, disepakati bahwa mereka yang tidak lolos pemberkasan akan diakomodir untuk melengkapi kekurangannya, sehingga pada pembukaan formasi CPNS berikut, mereka tidak ada kendala.
Dirinya menambahkan, dalam aksi ini, tidak ada tindakan anarkhis atau pengrusakan. Para pencaker hanya melakukan pemalangan dan membakar ban bekas.
“Tadi setelah negosiasi, massa aksi bisa menerima solusi dan membuat surat bahwa nanti yang tidak lulus pemberkasan akan dilakukan pembinaan oleh pemda untuk ke depan supaya tidak terkendala saat pemberkasan. Jadi, semuanya menerima itu dan palang dibuka,” terang Kabag Ops.
Prasetyo mengklaim, saat ini situasi sudah aman dan aktivitas di perkantoran Bupati Manokwari sudah kembali normal. [SDR/AND-R1]
