Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat bersama tujuh kabupaten, dinilai tidak bisa menjaga angka inflasi di daerah masing-masing agar tidak melampaui rata-rata inflasi nasional.
Asisten II Setda Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa mengatakan, pengendalian inflasi di daerah terus menjadi perhatian penilaian dan evaluasi Kemendagri.
Lanjutnya, berdasarkan penilaian di 2024, baik Pemprov dan tujuh kabupaten di bawahnya, dinilai tidak bisa menjaga angka inflasi di daerahnya masing-masing.
“Jadi memang evaluasi dilakukan Kemendagri terhadap kabupaten maupun kota dan provinsi yang menjaga angka inflasinya di bawah rata-rata nasional yaitu 2,5 plus 1 minus 1 plus 1 itu kemudian diberikan stimulus berupa anggaran atau fiskal,” kata Werinussa kepada Tabura Pos di Kantor BPS Papua Barat, Senin (5/8/2024).
Lanjutnya, hasil penilaian evaluasi Kemendagri pafa 2024, baik Pemprov Papua Barat dan tujuh kabupaten di bawahnya, tidak mendapatkan stimulan fiskal tersebut. “Kami Papua Barat sempat dapat stimulan itu, Manokwari dan Kota Sorong juga dapat,” ungkapnya.
Khusus Pemprov Papua Barat, ungkap dia, memang sulit menjaga angka inflasi, karena angka itu didapatkan dari laporan yang disampaikan kabupaten dan kota melalui aplikasi SP2KP atau Sistem Pemantuan Pasar dan Kebutuhan Pokok.
“Sehingga rata-rata kalau angka inflasi provinsi tinggi, tentu angka sumbangsihnya dari kabupaten juga tinggi. Ini juga akan menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk di Papua Barat dengan Indeks Harga Konsumen di Manokwari,” pungkasnya. [SDR-R1]
