Manokwari, TP – Rencana pengukuran lahan Kantor DPR Papua Barat yang beralamat di Kampung Katebu, Distrik Manokwari Selatan atau tepatnya di areal Kompleks Arfai Perkantoran, Kamis (17/2/22) pagi dijadwalkan ulang.
Sekretaris DPR Papua Barat, Frenky K. Muguri mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat telah menyurati pihaknya guna bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua Barat dan pemilik hak ulayat untuk pengukuran luasan lahan Kantor DPR Papua Barat.
“Hanya saja pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tidak berkoordinasi dengan saya terkait titik – titik koordinasi yang harus ditarik titik koordinat oleh BPN. Tetapi, saya dengan pemilik hak ulayat sudah kembali melihat titik – titik koordinasi dan saya akan berkoordinasi dengan mereka kembali,” kata Muguri yang dihubungi Tabura Pos melalui sambungan teleponnya, Selasa (22/2/2022).
Dikatakan Muguri, memang sudah ada surat tetapi tidak ada koordinasi lebih lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Sehingga, dirinya tidak melanjutkan informasi tersebut kepada pemilik hak ulayat agar bersama – sama hadir di lakosi pengukuran.
Tetapi, lanjut dia, dirinya bersama pemilik hak ulayat sudah melihat titik – titik koordinat, maka dirinya akan kembali menyurati Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan agar dapat menjadwalkan ulang proses pengukuran lahan.
“Memang kemarin kita sama – sama turun ke lapangan tetapi belum sempat diukur. Jadi kita tunda dan menjadwalkan ulang, kita terget secepatnya proses ini agar di tahun ini sudah bisa dilakukan peletakan bantu pertama pembangunan gedung kantor DPR Papua Barat,” tandas Muguri. [FSM-R1]
