Manokwari, TP – Kodam XVIII Kasuari menggelar apel gelar pasukan dan deklarasi damai dalam rangka mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024 yang aman dan damai di Papua Barat bertempat di Lapangan Makodam XVIII Kasuari, Arfai, Manokwari, Selasa (20/08).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pangdam XVIII Kasuari, Mayjen TNI. Haryanto. Turut juga hadir Pj. Gubernur Papua Barat, Forkopimda Papua Barat, Forkopimda Manokwari, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pimpinan atau perwakilan partai politik, dan sebagainya.
Pangdam menyampaikan, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan sejauh mana kesiapan dalam rangka mendukung pengamanan kegiatan Pilkada tahun 2024 di wilayah Papua Barat.
Selain fokus pada aspek personel, apel ini juga melibatkan pengecekan kesiapan materiil dan alat perlengkapan yang akan digunakan dalam pengamanan Pilkada nanti.
Proses pentahapan Pilkada yang sementara berlangsung ini harus dijaga dengan baik, sehingga mencegah konflik yang akan terjadi dengan demikian kelancaran Pilkada dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Ingat, kita dituntut untuk mampu bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah Papua Barat,” ungkapnya.
Pangdam menegaskan agar seluruh personel tidak boleh mengesampingkan potensi konflik sekecil apapun dan harus dapat diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang besar yang dapat mengancam keutuhan bangsa.
“Hilangkan ego sektoral yang timbul akibat pola pikir yang sempit dan dangkal, mari kita terus bersatu, gaungkan terus Pilkada damai dikalangan masyarakat sehingga muncul keinginan untuk menjaga ketertiban dan keamanan,” tegasnya.
Pangdam menjelaskan, serangkaian apel gelar pasukan juga dilaksanakan deklarasi Pilkada damai 2024dengan tujuan menjaga situasi provinsi Papua Barat yang aman kondusif dan berintegritas.
Pangdam mengingatkan untuk menghindari politisasi sara, kampanye hitam dan aktivitas lainnya yang dapat menodai pelaksanaan Pilkada, sehingga menimbulkan perpecahan dan mengancam kebhinekaan serta kesatuan bangsa.
Pangdam juga mengajak kepada seluruh partai politik, para tokoh masyarakat, pimpinan ormas dan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Papua Barat untuk bersama-sama menjaga perdamaian, persatuan dan kesatuan serta mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam mengatasi permasalahan yang muncul.
“Komitmen ini merupakan suatu bentuk kesungguhan seluruh komponen bangsa di wilayah Papua Barat dalam mendukung dan menyukseskan agenda demokrasi nasional tahun 2024 yang damai, adil dan bermartabat,” harapnya.
Diakhir amanatnya, Pangdam menekankan beberapa hal yaitu, menghindari pelanggaran sekecil apapun yang berkaitan dengan pilkada yang akan merugikan diri sendiri, keluarga dan satuan serta masyarakat.
Kemudian melakukan pengecekan secara terus menerus dan pastikan bahwa semua bagian memahami akan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi dalam mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.
Bertindak secara profesional dan proporsional dengan tetap menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
Terakhir, meningkatkan koordinasi secara optimal agar tercipta sinergitas yang solid sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. [AND]
