Manokwari, TP – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Jacob Fonataba mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Papua Barat Tahun Anggaran (TA) 2023, telah dibahas pimpinan beserta anggota DPR Papua Barat.
Dikatakan Fonataba, ada beberapa catatan penting yang menjadi rekomendasi pimpinan dan anggota DPR Papua Barat dari hasil pembahasan LKPj Gubernur Papua Barat TA 2023 diantaranya.
Jelas Fontaba, rekomendasi terutama terkait dengan perencanaan. Dimana, perencanaan
harusnya disinkronkan dengan Rencangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) haruslah terukur.
“Catatan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami [Pemprov Papua Barat],” ujar Fonataba dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua Barat Masa Sidang II Tahun 2024 dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPR Papua Barat terhadap LKPj Gubernur Papua Barat TA 2023 di Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (22/8/2024) malam.
Dalam rekomendasi itu, lanjut Fonataba, ditekankan agar perlu disiapkan skema perencanaan yang terukur serta catatan penting lainnya terhadap perencanaan tata ruang.
Disamping itu, kata Fonataba, ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti terutama terkait insentifikasi dan eksentifikasi pajak, efektifitas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasional pendapatan dan transfer.
Lebih lanjut, jelas Fonataba, dari sisi belanja pihaknya diminta agar dapat memperhatikan belanja tak terduga dan transfer serta harus ada penjelasan mengenai sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA).
Selain itu, tambah Fonataba, dari sisi insfrastruktur dalam penyampaian rekomendasi pimpinan dan anggota DPR Papua Barat meminta agar ada perhatian.
Lalu, sambung dia, dalam rekomendasi dimaksud juga diminta agar pihaknya dapat memperhatikan fungsi monitoring evaluasi dan pengawasan serta dukungan anggaran pada pos-pos tertentu.
“Pemprov Papua Barat hamper 80 persen masih tergantung pada dana transfer pusat. Sehingga, ini yang membuat kita sedikit tidak bergerak bebas,” ujarnya.
Diutarakan Sekda, untuk rekomendasi lainnya terkait dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna penambahan anggaran berdasarkan RKPJ, dana bagi MRPB, target dan pencapaian proyek strategis dan perlu meningkatan capaian target.
“Kita dari eksekutif akan membahas tersendiri rekomendasi DPR Papua Barat ini. Saya garis bawahi ada hal penting yang terkait fasilitas pendukung atau gedung kantor dari DPR Papua Barat,” ujarnya seraya.
Menurutnya, perlu ada gedung kantor DPR Papua Barat yang representatif guna sebagai penunjang bagi kerja-kerja pimpinan dan anggota DPR Papua Barat.
“Kita dapat merencanakan dan mudah-mudahan menjadi perhatian dari gubernur definitive dengan memulai membangun gedung kantor yang diharapkan. Rekomendasi penting ini akan segara saya laporkan kepada bapak gubernur Papua Barat,” tandas Fonataba. [FSM-R1]
