Tomu, TP – bp selaku operator Tangguh LNG bersama dengan perwakilan SKK Migas dan Direktorat Jenderal Migas, meresmikan pos inap di Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni, Selasa (27/8)
Pos Inap Tomu menandai kemajuan dan babak baru program North Shore Housing (NSH) yang mana sejak April lalu telah sepenuhnya diambil alih oleh bp.
Roy Widiartha, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas mengatakan, pos inap merupakan rumah contoh dimana rancangan dan bahan materialnya menyerupai rumah untuk program NSH kedepannya dan telah mendapat persetujuan dari perwakilan penerima manfaat.
“Kami hadir dalam kunjungan ini untuk memastikan komitmen penyelesaian program NSH yang dilaksanakan secara aman dan efisien sekaligus untuk melakukan monitoring secara langsung implementasi program – program pengembangan masyarakat lainnya,” kata Roy.
Turut hadir para pemuka masyarakat yang juga sebagai bentuk dukungan kepada bp dan SKK Migas untuk menyelesaikan program ini.
Kepala Distrik Tomu, Parman mengatakan, Peresmian ini menandakan program NSH akan berjalan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
VP communications and external affairs, bp Indonesia, Desy Unidjaja mengatakan, Pembangunan program NSH telah sepenuhnya diambil alih oleh bp sejak bulan April, setelah bertahun-tahun mengalami keterlambatan.
“Keputusan mengambil alih program ini merupakan tanggapan kami terhadap keluhan dan kekecewaan masyarakat atas lambatnya perkembangan program NSH selama delapan tahun terakhir. Kemarin, SKK Migas dan Ditjen Migas telah melihat langsung persiapan program tersebut untuk memastikan tidak lagi terlambat,” kata Desy Unidjaja.
Program NSH adalah bagian dari komitmen AMDAL dan bentuk apresiasi Tangguh LNG terhadap masyarakat sekitar yang terdampak kegiatan operasi.
Berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) pada 21 Desember 2016, Tangguh menyediakan dana untuk membangun 456 unit rumah di distrik Weriagar, Tomu, dan Taroi, dan Pemda Teluk Bintuni memilih kontraktor untuk pembangunan rumah. Namun, hingga kini baru 130 rumah yang selesai; 97 sudah diserahterimakan, sedangkan 33 unit dalam proses verifikasi. Sebanyak 326 lainnya belum dibangun.
Keterlambatan tersebut, ditambah dengan desakan masyarakat untuk mempercepat program ini, akhirnya mendorong bp untuk mengambil alih pembangunan program NSH.
Keputusan ini pun mendapatkan dukungan penuh dari pemuka masyarakat dan pemerintah distrik Weriagar, Tomu, dan Taroi yang mereka sampaikan dalam sosialisasi dan verifikasi di Bintuni pada bulan Juni lalu.
Tangguh LNG menghargai hak-hak masyarakat di sekitar wilayah operasi kami, terutama masyarakat asli.
” Penyelesaian program NSH merupakan salah satu bentuk komitmen di dalam pengembangan masyarakat sekitar wilayah operasi yang tentunya akan diiringi dengan berbagai program lainnya yang bertujuan untuk memberikan dampak berkelanjutan dari keberadaan industri hulu migas sehingga pada akhirnya nanti, paska berakhirnya kegiatan operasi hulu migas tercipta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,”tandasnya. [*RYA-R3]
