Ransiki, TP – Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, resah dengan sikap oknum pejabat daerah yang curhat di media sosial (Medsos), menyoroti Pemerintah Daerah dan BKPSDM Kabupaten Mansel terkait proses seleksi ASN dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel).
Keresahan itu dituangkan Bupati Waran saat memberikan arahan pada apel gabungan OPD Lingkungan Pemkab Mansel di Halaman Kantor Bupati Mansel, Bukit Boako Ransiki, Jumat (30/8) pagi.
Pada kesempatan itu, orang nomor 1 di jajaran Pemkab Mansel ini menilai, terlalu banyak orang pintar di medsos sampai ada yang berkoar-koar dan mau mengajari Pemerintahan soal aturan tentang pengadaan pegawai yakni CPNS dan PPPK di Lingkungan Pemkab Mansel, padahal Papua secara utuh sudah diberikan Otonomi khusus (Otsus).
“Bicara pintar di medsos, kau sudah buat apa, kalau belum berbuat banyak jangan bicara. Besok saya akan panggil pejabat yang bersangkutan dan akan digeser, Presiden Jokowi bisa rombak kabinet, saya Bupati definitif, saya juga bisa,” ucap Waran.
Ia menjelaskan, Pemerintah Pusat telah menetapkan UU untuk memproteksi jumlah tenaga honorer di setiap daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah honorer yang menumpuk di daerah, maka akan di angkat secara bertahap sesuai dengan formasi yang ditentukan dan diusulkan dalam kebutuhan jabatan di masing-masing di OPD.
Dengan kesal, Waran menyatakan, pejabat yang berkoar-koar di medsos dengan mempertanyakan aturan pengadaan ASN dan PPPK, sesungguhnya memiliki sifat seperti anak kecil. “Harga diri kalian ada dimana, heran saya,” ucap dia.
Dirinya menegaskan, tugas seorang pejabat adalah melayani masyarakat, maka berkerjalah sesuai dengan rambu-rambu dan etika dan tidak asal memanfaatkan medsos untuk berkoar-koar terkait hal-hal yang dapat memprovokasi orang lain. [BOM-R4]
