Manokwari, TP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan peluncuran hasil pemetaan kerawanan Pilkada serentak 2024 di Papua Barat, di Hotel Aston Niu Manokwari, Sabtu (31/08).
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie menyampaikan, pemetaan kerawanan Pilkada serentak 2024 menjadi semacam gambaran bagi pihaknya dalam setiap tahapan ada hal-hal yang berpotensi terjadi gangguan.
Dijelaskanya, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) selama ini dirilis oleh Bawaslu RI dan masih secara umum. Namun, secara spesifik di kabupaten dan provinsi juga perlu melakukan pemetaan kerawanan, karena secara dimensi, baik sosial dan politik Bawaslu mencatat potensi juga relative tinggi terutama khususnya di seluruh tanah Papua.
Menurutnya, kolaborasi dan upaya antisipasi perlu dilakukan karena potensi itu sudah dirasakan saat Pemilu 2024 lalu, yang mana masih ditemukan adanya isu SARA yang cukup tinggi.
“Kita harus melakukan langkah-langkah melaksanakan koordinasi dengan stakeholder sebagai bagian proteksi agar tidak lagi terjadi,” kata Dia.
Elias optimis pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Papua Barat berjalan aman dan lancar jika semua pihak bisa turut serta dan bertanggung jawab untuk menyukseskan seluruh tahapannya, termasuk pemerintah daerah.
“Ini penting karena kemarin di Fakfak cukup tinggi dari sisi isu money politik, ini bagian yang perlu kita saling koordinasi bahwa ada potensi yang perlu kerjasama, kolaborasi agar Pilkada ini tidak hanya sukses tapi juga harus bermartabat,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia, Fredrik Abidondifu menyampaikan, Pilkada serentak yang akan datang penting bagi semua pihak untuk memahami potensi kerawanan yang dapat mengganggu kelancaran proses pemilihan.
Bawaslu Provinsi Papua Barat, kata dia, menyadari betul bahwa tantangan dalam Pilkada Serentak 2024 tidak mudah. Sehingga, dengan adanya pemetaan kerawanan tentunya bisa menjadi tolak ukur untuk mengantisipasi dan menghadapi tantangan tersebut.
“Dukungan dan kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk menjaga kualitas Pilkada di Papua Barat,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Papua Barat, stakeholder terkait, sejumlah aktivis, organisasi masyarakat, tokoh pemuda, dan sebagainya. [AND-R4]
