Manokwari, TP – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, Muhammad Syarifuddin mengingatkan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk memperhatikan warganya.
Syarifuddin mengatakan, di Papua Barat khususnya di Manokwari, memang terdapat beberapa yayasan atau panti asuhan. Namun jika dilihat dari kondisinya ada yang layak dan ada juga yang tidak layak. Salah satunya Panti Asuhan Yayasan Semi Metta Bahagia yang kondisinya sudah tidak layak atau memprihatinkan.
Syarifuddin mengaku telah menerima informasi masih banyak anak-anak di panti asuhan tersebut yang belum mempunyai identitas atau KTP sehingga otomatis tidak bisa masuk dalam jaminan BPJS kesehatan.
“Tapi kita bersyukur karena kolaborasi kita bersama akhirnya anaka-anak ini sudah punya NIK dan BPJS kesehatan sehingga kalau anaknya sakit sudah bisa berobat gratis,” kata Syarifuddin di Panti Asuhan Yayasan Semi Metta Bahagia, Prafi, Jumat (30/08).
Syarifuddin meminta, dinas sosial bertanggung jawab dan harus bisa melihat kondisi warganya.
Dikatakannya, dalam Undang-undang dasar sudah menjamin bahwa anak terlantarpun dijamin negara, dan pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan negara harus bertanggungjawab soal itu.
“Jadi saya harapkan sampaikan kepada bupati dan gubernur saya tahu banyak panti asuhan tapi dibandingkan dengan tempat lain, Panti Asuhan Yayasan Semi Metta Bahagia kondisinya memprihatinkan,” tegasnya.
Syarifuddin juga mengingatkan, pemerintah jangan hanya diam dan menunggu, tetapi harus jemput bola arau mendatangi mereka dan memberikan perhatian dan lebih proaktif.
“Jangan menunggu mereka datang menyampaikan proposal sudah tidak zaman seperti itu karena kita aparat dituntut turun ke masyarakat, bagaimana ibu ini disuruh datang buat proposal bicara dan jalan saja sudah susah, datang jemput bola,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Rodiman menyampaikan, pihaknya terakhir memprogramkan bantuan berupa beras untuk panti asuhan tersebut pada 2022.
Ia mengatakan, setiap tahun memprogramkan bantuan beras, akan tetapi karena dengan keterbatasan dana tahun 2023 dan 2024, maka terdapat kendala. Menurut Rodiman, pada 2025 pihaknya akan kembali memprogramkan bantuan sosial kepada panti asuhan tersebut.
“Kami mohon data karena data itu sebagai dasar kami untuk membuat suatu program, kami juga mohon pengurus untuk dapat mendaftarkan di dinas sosial agar bisa dapat bantuan apalagi disini banyak yayasan,” ungkapnya.
Kepala BPJS Kesehatan Manokwari, Dwi Sulistyono Yudo mengugkapkan, pihaknya sudah mendata tapi ada keterbatasan yaitu identitas. Karena, selama warga tidak memiliki NIK maka tidak ada proses apapun yang bisa berhasil di BPJS Kesehatan.
“Namun saat ini melalui kolaborasi bersama dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat akhirnya bisa mengeluarkan kartu BPJS Kesehatan untuk anak-anak tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, hal ini penting menjadi perhatian bersama karena kesehatan memang tidak bisa diukur dalam bentuk rupiah karena kalau sakit tidak berbicara demam tidak berbicara sakit itu, tapi harus tuntas dan itu nominalnya unlimited tidak terbatas dalam rupiah.
“Ini hal kecil sepele hanya sebuah kartu dan nomor tapi manfaatnya untuk kesehatan sangat luar biasa kalau kita bekerja sama hasilnya luar biasa daripada kita bekerja sendiri-sendiri hasilnya sangat terbatas sesuai kemampuan masing-masing,” ujarnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari, Rustam Efendi mengatakan, terkait data kependudukan pihaknya telah melakukan upaya untuk memberikan identitas kependudukan kepada anak-anak di panti asuhan tersebut sejak tahun lalu.
Namun, pihaknya mengalami kendala karena beberapa anak nama orang tuanya tidak diketahui maka untuk mengurus identitas mereka harus ada berita acara dari pihak kepolisian.
Kemudian atas dasar itu Disdukcapil akan mengeluarkan akte kelahiran beserta kartu identitas anak dan nanti dimasukkan didalam kartu keluarga pengasuh Panti Asuhan ini dan mereka itu dianggap sebagai anak negara.
“Kami akan mendata beberapa lagi anak-anak yang belum memperoleh akta kelahiran maupun kartu identitas anak,” ucapnya.
Sementara, ketua pengurus Panti Asuhan Yayasan Semi Metta Bahagia, Amaliah mengatakan, saat ini jumlah penghuni di panti asuhan sebanyak 58 orang yang terdiri dari bayi, balita, hingga remaja. Selain itu terdapat juga 5 orang lansia.
“Untuk pengelolaan panti asuhan sejauh ini masih dilakukan secara swadaya dari pihak keluarga dengan alasan keterbatasan kami,” ucapnya. [AND-R4]
