Manokwari, TP – Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Sosial (Kemensos) RI melakukan evaluasi monitoring penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBN di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Manokwari, Selasa, 17 September 2024.
“Hari ini kami menerima kunjungan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI memonitoring jalanya penyaluran bantuan sosial yang sudah dilaksanakan sejak 2023 sampai dengan saat ini yang bersumber dari APBN,” kata Plt Kepala Dinsos Kabupaten Manokwari, Ferdy M. Lalenoh kepada Tabura Pos di kantornya, Selasa (17/9/2024).
Lalenoh mengungkapkan, selain monitoring dan evaluasi, Tim Itjen Kemensos RI juga melihat kendala-kendala di Kabupaten Manokwari yang nantinya menjadi bahan evaluasi perbaikan kedepan.
“Tadi fokusnya 2023 dan 2024 yang sedang berjalan. Tentunya bantuan yang bersumber dari APBN. Yang mana, diantaranya adalah bantuan program keluarga harapan dan bantuan sembako,” beber Lalenoh.
Diungkapkannya, kedatangan Tim Itjen Kemensos RI di Kantor Dinsos Kabupaten Manokwari juga untuk memastikan apakah bantuan sudah tepat sasaran atau belum.
“Sesuai laporan yang kami sampaikan dan data pendukung bahwasannya sejauh ini penyaluran bantuan sudah berjalan lancar,” ungkapnya.
Lalenoh menerangkan, Tim Itjen Kemensos RI meminta pihaknya untuk meng-upgrade data-data penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Manokwari.
“Jadi yang sudah tidak layak menerima itu yang diminta untuk di-upgrade kembali dan saat mereka datang dengan tim dari Dinas Sosial untuk pembaharuan data penerima bantuan datanya sudah siap,” bebernya.
Plt Kepala Dinsos Kabupaten Manokwari ini mengungkapkan, dalam rangka pembaharuan data tentu pasti ada penambahan. Karena, kategori masyarakat yang sudah tidak layak sebagai penerima akan dikeluarkan dan diganti dengan masyarakat yang layak menerima yang sudah barang tentu telah memenuhi syarat.
“Jadi, tahun anggaran 2025 target kami jumlah keluarga penerima bantuan di Manokwari bertambah. Target kami sampai akhir tahun 2024 ada di 60.000 penerima dan saat ini data terakhir sekitar 30.000 penerima,” pungkasnya.
Lalenoh menambahkan, pihaknya terus melakukan upgrade data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Karena persyaratan penerima bantuan harus lolos dalam DTKS itu. Itu adalah syarat mutlak. Saat ini tim kami sedang berupaya terus menaikan jumlah agar target 60.000 itu bisa tercapai,” tandas Lalenoh.
Lalenoh menambahkan, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Manokwari tentang data kependudukan yang tidak padan.
“Data menjadi kendala karena banyak yang tidak padan dan juga data dari penerima tidak di-upgrade. Sehingga melalui monitoring ini bisa segera sama-sama meng-update data supaya kita punya data terbaru,” pungkas Lalenoh. [SDR-R4]
