Manokwari, TP – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari bersama Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Papua Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi (moniv) pelaksanaan anggaran sekaligus menjalankan peran KPPN sebagai financial advisor kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan satuan kerja lingkup KPPN Manokwari yang berada di Kabupaten Teluk Wondama, Selasa (8/10/2024).
Kegiatan dimulai dengan audiensi antara tim KPPN Manokwari yang beranggotakan Kurniawan Santoso, Yuda Gustama, Erdiansyah Rizky, Rodo Filemon Pardede, dan Horas Kriman dengan Pjs. Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Derek Ampner beserta jajaran.
Dalam pertemuan itu, KPPN Manokwari menyampaikan progress transfer ke daerah dan dana desa di Kabupaten Teluk Wondama. KPPN Manokwari memberikan apresiasi kepada Pemda Teluk Wondama yang mencapai realisasi transfer ke daerah sebesar Rp674.946.870.512 dari total pagu Rp916.027.465.000 per awal Oktober tahun 2024, dengan rincian realisasi DAU Block Grant sebesar Rp271.923.617.000, DAU Specific Grant sebesar 102.980.158.319.
Dimana, Dana Otsus sebesar Rp107.515.819.500, Insentif Fiskal sebesar Rp7.206.788.000, DAK Fisik sebesar Rp62.949.114.796, Dana Desa sebesar Rp46.904.537.000, DAK Non Fisik sebesar Rp29.501.519.650, dan DBH sebesar Rp46.624.550.945.
Dalam pertemuan itu, Tim KPPN Manokwari beserta Kanwil DJPb Papua Barat memberikan arahan terkait akselerasi dan optimalisasi penyaluran transfer ke daerah secara tepat dan cepat, dengan tetap memperhatikan prinsip tatakelola, kehati-hatian, dan akuntabel.
Dari diskusi KPPN bersama Pemda Teluk Wondama, Pj. Bupati Teluk Wondama, Derek Ampner menjelaskan potensi yang dapat dioptimalisasi untuk menunjang perekonomian di daerah tersebut, terutama terkait posisi strategis Wondama dalam Pembangunan Trans Papua.
Potensi itu dapat dioptimalkan dengan pelaksanaan program pemda yang berkualitas dan pemanfaatan anggaran yang maksimal, jelas Ampnir dalam pers release yang diterima Tabura Pos via WhatsApp, Jumat (11/10/2024).
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan melalui Kepala KPPN Manokwari, menyerahkan penghargaan secara simbolis dari Kemenkeu Papua Barat atas program kerja pelestarian lingkungan hidup kepada Pj. Bupati, mewakili penerima Kalpataru 2024 yang berasal dari daerah Teluk Wondama, Adolof Wonemseba.
Penyampaian penghargaan dimaksud sebagai bagian dari rangkaian Kemenkeu Peduli pada rangkaian perayaan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang ke-78, sekaligus bentuk kepedulian serta kontribusi positif insan Kementerian Keuangan terhadap masyarakat yang telah berjuang secara sukarela menjaga kelestarian alam dan lingkungan.
Rangkaian kegiatan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Wasior.
Audiensi dilakukan bersama dengan Kepala Bandar Udara Wasior, Serly Mokoginta membahas terkait pelaksanaan anggaran di satuan kerja UPBU Wasior.
KPPN Manokwari memberikan apresiasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja UPBU Wasior yang mencapai nilai 97,84.
Penyerapan anggaran satuan kerja UPBU Wasior juga telah mencapai Rp5.076.950.264 dari total pagu 6.471.123.000 dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp2.311.355.992 dan belanja barang sebesar Rp2.765.594.272.
Selanjutnya tim KPPN Manokwari memberikan arahan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran memasuki Triwulan IV 2024 sekaligus memberikan edukasi terkait langkah-langkah strategis menghadapi akhir tahun anggaran 2024.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Wasior. Kegiatan dilaksanakan bersama dengan Kepala UPP Wasior, Luhur Prasetyo membahas terkait kendala pelaksanaan anggaran yang dihadapi oleh satuan kerja UPP Wasior.
Luhur menyatakan bahwa satuan kerja UPP Wasior mengalami kendala dalam mempertahankan deviasi halaman III DIPA sehingga nilai IKPA UPP Wasior menjadi tidak optimal.
Terkait kendala tersebut, KPPN Manokwari sekaligus memberikan arahan untuk memanfaatkan layanan KPPN Filial di Kabupaten Teluk Wondama untuk dapat menyelesaikan kendala yang dihadapi.
Luhur juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh tim KPPN Manokwari beserta Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat sebagai bentuk penguatan peran KPPN sebagai financial advisor.
Program penguatan peran KPPN sebagai financial advisor menjadi langkah strategis dalam reformasi keuangan publik di Indonesia dengan memberikan saran, arahan, dan nasihat keuangan berbasis data dan analisis yang mendalam.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitias pengelolaan anggaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta memberikan dampak positif bagi masyarakat keseluruhan dengan menciptakan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, tandas Luhur. [*FSM-R5]
