Manokwari, TP – Tenaga honor di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat meminta kepastian nasibnya kepada Penjabat Gubernur Papua Barat dan Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat, di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari, Senin (21/10).
Berdasarkan data yang divalidasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, tercatat 1.335 tenaga honor, tetapi data tenaga honor di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sejak 2013-2021 sekitar 2.900 orang.
Wakil Ketua Aliansi Honorer Papua Barat, Nofri mengatakan, sebelumnya pemerintah menyampaikan bahwa tenaga honor akan dikirim ke PPPK. Padahal, jelas dia, secara aturan dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaru, ASN itu terdiri dari PPPK dan PNS.
Untuk PNS berusia 17-35 tahun, sedangkan PPPK itu di atas 35 tahun. Diungkapkan Nofri, tenaga honor di lingkungan Pemprov Papua Barat ini masih ada yang di bawah 35 tahun, sehingga memiliki peluang menjadi PNS, bukan PPPK.
“Aksi ini menolak PPPK yang mau diakomodir secara keseluruhan, karena ada peluang bagi teman-teman menjadi PNS, dikasih PNS. Itu maksud aksi kami,” kata Nofri kepada Tabura Pos di Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari, Senin (21/10).
Terkait aksi ini, kata Nofri, pihaknya sudah ditemui Kepala BKD, tetapi hanya menjelaskan proses tahapan yang berlangsung, tidak ada kepastian nasib para tenaga honor ini.
Lanjut dia, para tenaga honor ini menginginkan ada statement yang diberikan, setidaknya dari Penjabat Gubenur atau Penjabat Sekda untuk memberikan penjelasan.
“BKD juga bicara mengambang saja. Memang betul bahwa sementara ini tahapannya sedang berjalan, tapi sampai hari ini, masih ada OPD diduga tidak transparan terkait data,” ungkapnya.
Ditegaskannya, aksi ini bukan mau melawan pemerintah, tetapi sebaliknya, para tenaga honor mengapresiasi pemerintah yang sudah bergerak, sehingga ada validasi setelah menunggu sekian lama. Hanya saja, sambung Nofri, para tenaga honor meminta ke pimpinan bisa bergerak menyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak kembali muncul dan aktivitas pemerintahan berjalan baik.
Ia berharap Penjabat Gubernur tegas terhadap OPD, karena ada OPD yang diduga tidak transparan terhadap data. Dikatakannya, BKD sudah memberikan data ke OPD, tetapi OPD melalui Bagian Kepegawaian tidak mau terbuka.
“Padahal itu anak-anak mereka sendiri di dalam itu, seharusnya terbuka. Kalau tidak terbuka, itu patut dipertanyakan. Kita minta informasi itu transparan. Kalau perlu BKD umumkan di Kantor BKD, ditempel atau diumumkan melalui media resmi, nama-nama yang sudah divalidasi agar terbuka,” harap Nofri.
Dari pantauan Tabura Pos, aksi ini diwarnai pemblokadean jalan dan pembentangan spanduk di depan pintu masuk Kantor Gubernur Papua Barat. [AND-R1]
