Manokwari, TP – Anggota DPR Kabupaten (DPRK) Fakfak masa bakti 2024-2029 mulai mengikuti orientasi, setelah resmi dibuka Asisten I Bidang Pemerintah Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus (Otsus) Setda Papua Barat, George A. O. Marini, mewakili Pj Gubernur Papua Barat, di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (23/10/2024).
Orienstasi angkatan kelima diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua Barat, sampai 27 Oktober, dibuka ditandai dengan pengalungan tanda peserta, oleh George Marini didampingi Kepala BPSDM Papua Barat, Jainab Uswanas.
Pada pembukaan tersebut, Pj Gubernur berpesan kepada para anggota DPRK Fakfak memanfaatkan orienstasi untuk mendalami tugas, pokok, dan fungsi, serta wewenang sebagai anggota dewan. Seperti, peraturan perundang-undangan, perkuat sinergi dengan pemerintah daerah, fokus pada kepentingan rakyat, serta berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan.
Pj Gubernur mengatakan, orientasi memiliki makna yang sangat penting, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi para anggota DPRK yang baru terpilih dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
“Amanat undang-undang mengatakan anggota DPR harus memahami tugas dan wewenang yang diemban termasuk dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk itu lah orienstasi ini diselenggarakan agar bapak ibu sebagai anggota DPR dapat menjalankan perannya secara optimal dan profesional,” jelas Gubernur.
Dirinya berharap, melalui orientasi yang diikuti, para anggota DPRK Fakfak lebih memahami dan mendalami tugas, pokok, dan fungsi serta wewenang agar optimal dan profesional dalam menjalankan tugas mengawal pembangunan bersama pemerintah.
Sementara itu, Sekwan Kabupaten Fakfak, Suprijono Wihel menyampaikan orienstasi anggota DPRK masa bakti 2024-2029, diikuti sebanyak 20 anggota.
Menurutnya, orienstasi perlu dilaksanakan mengingat 10 anggota dewan merupakan pendatang baru. Sehingga perlu mendalami ketentuan yang terus berkembang.
“Kami berharap melalui orienstasi ini anggota dewan dapat mendalami dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku, apalagi regulasi sering berubah-berubah, sehingga up-grade pengetahuan sangat penting agar dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang kita harapkan,” ujarnya.
Sementara, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi BPSDM Papua Barat, Faisal Kelian selaku ketua panitia, melaporkan tujuan orientasi untuk membekali anggota DPRK memahami ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang, meningkatkan wawasan kebangsaa, dan meningkatkan integritas, moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
Sasarannya yaitu terwujudnya pemahaman anggota DPRK mencakup wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, sistem pemerintahan Indonesia, penguatan dan Perundang-undangan penegakan peraturan, tata tertib, serta fungsi, tugas dan wewenang, AKD, dan kode etik, serta lainnya.
Orientasi ini juga melibatkan narasumber yang memiliki sertifikat Training of Trainer (TOT) terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya, pakar/praktisi sesuai bidang keahliannya, BPSDM Kemendagri, Widyaiswara, BPK, dan Kejati Papua Barat.
“Orientasi dilaksanakan dengan model pembelajaran klasikal/tatap muka, proses belajarpendekatan andragogi dengan metode ceramah, tanya jawab, curah pendapat, studi kasus, dan diskusi,” pungkasnya. [SDR-R4]
