Manokwari, TP – Bawaslu Kabupaten Manokwari mengajak masyarakat menjadi partisipasi aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pilkada 2024. Sebab, Pilkada bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara saja.
“Peran penting dan partipisipasi dari seluruh masyarakat sangat penting demi keberlangsungan dari Pemiu ini. Pemilu tahun 2024 menjadi tanggung jawab secara bersama-sama,” Kata Koordinator Divisi P2H Bawaslu Provinsi Papua Barat, Menahen Sabarofek, saat membuka sosialisasi pengawasan partisipatif pada pemilihan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Manokwari, di salah satu hotel, Kamis (24/10/2024).
Diungkapkannya, secara teknis Bawaslu telah melakukan upaya-upaya pengawasan tahapan Pilgub dan Pilbup yang sedang berjalan dari hulu ke hilir untuk memastikan tidak ada kecurangan.
Akan tetapi, karena Pilgub dan Pilbup paling bepotensi menimbulkan permasalahan, sehingga pihaknya mengajak partisipasi aktif ikut melakukan pengawasan.
“Melalui sosialisasi ini kiranya kiranya bisa saling berdiskusi dengan baik demi memastikan perkembangan tahapan Pilkada yang sudah sementara berlangsung, dan juga dipastikan tahapan pilkada ini berjalan sesuai dengan tahapan perundang-undangan,” pungkasnya.
Senada, Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Manokwari, Yustinus Y. Maturan mengungkapkan, dalam pengawasan tahapan Pilkada masyarakat secara umum, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda hingga insan pers, merupakan poros penting.
“Keterlibatan masyarakat sipil, media dan partai politik harus berkolaborasi melakukan pengawasan, hasil akhir yang kita inginkan adalah bisa mewujudkan pilkada yang berkualitas,” ujar Maturan.
Menurutnya, ada ruang yang harus disepakati untuk diawasi bersama, mulai dari netralitas pegawai negeri sipil, isu SARA, money politik, dan lainnya.
Oleh karena itu, Maturan mengajak masyarakat untuk berani melapor ke Bawaslu apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran Pilkada. Sehingga, bisa ditindaklanjuti secara berjenjang.
Ditambahkannya, terdapat 6 program pengawasan partisipatif, yaitu pendidikan pengawas partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, kerjasama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan partisipatif, dan komunitas digital pengawasan partisipatif.
“Kita telah menerima 1 laporan dugaan pelanggaran pilkada dan menemukan 3 dugaan pelanggaran pilkada dan sedang ditindaklanjuti. Untukn itu, sosialisasi ini untuk membangun keberanian semua pihak, guna mewujudkan pilkada yang adil, transparan dan berkualitas,” pungkasnya. [SDR-R4]
