’Bupati perintahkan harmonisasi data’
Manokwari, TP – Bupati Manokwari, Hermus Indou menjamin kerjasama antara Pemerintah Daerah (Pemda) Manokwari dengan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Manokwari, dalam penjaminan masyarakat Manokwari dalam program JKN tetap berlanjut.
Namun, bupati inginkan agar data jumlah penduduk Manokwari yang ditanggung Pemda Manokwari dalam program JKN disinkronkan kembali karena ada perbedaan data milik Pemda Manokwari dan BPJS Kesehatan.
Bupati menyebutkan, jumlah penduduk Manokwari berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari sebanyak 192 ribu lebih, sedangkan jumlah warga Manokwari yang ditanggung Pemda Manokwari dalam program JKN berdasarkan data BPJS Kesehatan sebanyak 218 ribu lebih atau terjadi selisih sekitar 25 ribu jiwa lebih.
“Kami berharap data harus diharmonisasikan, jangan sampai data yang ada di kita (pemerintah red) dengan yang ada di BPJS berbeda, sehingga harus dicari solusinya kenapa sampai ada kesenjangan data, jangan sampai terjadi kesenjangan data,” kata bupati saat dalam pertemuan dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Manokwari di salah satu Resto di Manokwari, Senin (14/3).
Bupati meminta adanya perbaikan data karena berkaitan dengan kewajiban Pemda Manokwari sehingga pengalokasian anggaran untuk program JKN bagi masyarakat kurang mampu yang berada di Manokwari dapat dianggarkan secara pasti.
“Kita juga berharap hal ini juga tidak menghambat BPJS dalam bermitra dengan pemerintah Manokwari dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Manokwari. Itu itu, saya meminta dinas terkait dapat memastikan, harmonisasi data dengan BPJS Kesehatan,” ujar bupati.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Deny J.E. Putra Mase menyebutkan, jumlah warga Manokwari sebanyak 192 ribu lebih dan yang ditanggung pemerintah dalam program JKN sampai dengan Februari 2022 sebanyak 218 ribu jiwa lebih.
Mase menjelaskan, data 218 ribu lebih tersebut merupakan data penduduk yang memiliki KTP Manokwari yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya penduduk yang berada di Manokwari untuk menjadi peserta jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan Cabang Manokwari.
“Jadi, seluruh masyarakat yang menggunakan KTP Manokwari yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 218, artinya untuk pencapaian kepesertaan di Manokwari sudah mencapai 113 persen, artinya semua masyarakat di Manokwari sebenarnya sudah tercaver jaminan kesehatannya,” jelas Mase.
Meskipun demikian kata Mase, khusus untuk wilayah Kabupaten Manokwari, jumlah penduduk Manokwari yang ditanggung pemerintah masih minus atau ada warga Manokwari yang belum tercaver dalam program jaminan kesehatan dimaksud.
Untuk itu, dirinya meminta adanya kerjasama dari Disdukcapil dan Dinsos Kabupaten Manokwari, untuk melakukan validasi data jumlah penduduk terhadap penduduk yang belum tercaver program BPJS Kesehatan.
Mase menambahkan, dari hasil validasi data, dari 10 ribu penduduk Manokwari yang masuk dalam program JKN tanggungan Pemda Manokwari baru didapat sekitar 4 ribu.
Mase juga meminta kepada bupati agar segera dibentuk tim percepatan berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan OPD teknis di lingkup Pemda Manokwari untuk melakukan validasi data jumlah penduduk yang ditanggung pemerintah dalam program JKN dimaksud. [SDR-R4]
