Manokwari, TP – Akademisi Universitas Papua (Unipa) Agus Sumule menyambut baik program makan gratis bagi anak sekolah yang diprogramkan Presiden RI, Prabowo Subiyanto.
Hanya saja, kata Sumule, pelaksanaan program makan gratis bagi anak sekolah tersebut tidak bisa disamakan antara di pulau Jawa dan di Papua yang rencananya hanya diberikan satu kali.
“Kalau ditanya soal makan bagi anak-anak di Papua harus berapa kali, maka kami sarankan kalau boleh tiga kali,” kata Sumule pada dialog multipihak pendidikan yang diselenggarakan USAID, di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (4/12/2024).
Sumule mengungkapkan, kondisi sosial di Papua sangat berbeda. Anak-anak Papua yang berangkat ke sekolah belum tentu sarapan pagi dan akan makan siang sepulangnya.
Dia menambahkan, makan gratis bergizi tiga kali sehari bagi anak-anak sekolah, sekiranya dapat dilaksanakan pada pola sekolah sepanjang hari (SSH).
“Paling tidak sarapan pagi, karena kalau anak tidak sarapan bagaimana bisa belajar dengan baik, dan sudah tentu harus makan siang, untuk sore hari kalau tidak bisa makan besar, paling tidak minum teh manis. Karena, keluarga-keluarga Papua pasti makan makan tapi belum tentu makan siang,” bebernya.
Menurut Sumule, semua itu bisa berjalan tergantung kemauan dan keseriusan pemerintah daerah masing-masing. Karena, setiap daerah tentu memiliki pos anggaran untuk pendidikan.

Dia mencontohkan, pola sekolah sepanjang hari (SSH) ini sudah berjalan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
“Karena bupatinya bilang uangnya ada, maka program itu bisa berjalan,” pungkasnya.
Dosen Sosek, Pertanian, Faperta Unipa ini menambahkan, semua program itu bisa berjalan tergantung kepala daerahnya dan program tersebut hanya persoalan mau bikin dan mau jalankan atau tidak.
“Semua ini kembali ke pemerintah daerah, kita lihat tahun 2025 seperti apa, karena 20 persen APBD harus pendidikan itu sudah diatur dalam undang-undang. Uang terlalu banyak, persoalannya hanya sudah pernah duduk dan hitung atau tidak, kalau pemda tidak pernah duduk dan hitung maka yasudah,” pungkas Sumule. [SDR-R4]