Ransiki, TP – Ratusan tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) mendatangi Kantor BKN Regional XIV Manokwari di Kompleks Perkantoran Arfai, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa (10/12) siang.
Menariknya, kedatangan para honorer yang juga pencaker di Kantor BKN Regional XIV Manokwari, Papua Barat, didampingi langsung Bupati Mansel, Markus Waran, ST. M.Si, bersama Plt. Sekda Kabupaten Mansel, Adolop Kawey dan Kepala BKPSDM Kabupaten Mansel, Leo Sayori.
Mereka hadir dengan membawa sejumlah spanduk dan baliho berisi sejumlah tuntutan atau aspirasi tenaga honorer 6 Distrik di Lingkungan Pemkab Mansel.
Diantaranya ‘Kami (honorer) meminta kepada Kemenpan-RB dan BKN RI mengembalikan kebijakan pusat kepada daerah, sesuai amanat Pasal 27 UU Otsus No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua yang menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai kebutuhan Pasal 48 Ayat (1) UU Otsus yang mengatur terkait kebijakan afirmasi penerimaan calon aparatur negara termasuk seleksi menjadi perwira, bintara dan tamtama TNI, POLRI.
Sepanduk lain bertuliskan ‘Kami honorer Kabupaten Mansel meminta kepada BKN RI cq BKN Regional XIV Manokwari, Papua Barat, harus mengakomodir dan memprioritaskan honorer yang mengikuti tes CPNS formasi 2024, karena kami sudah mengabdi bertahun-tahun di Pemerintah Kabupaten Mansel, kami memohon ada keadilan dari BKN, karena ini peluang terakhir untuk diterima sebagai ASN melalui jalur CPNS.
Selain spanduk berisi tuntutan tenaga honorer di 6 Distrik, terdapat baliho yang berisi pernyataan sikap tenaga honorer Kabupaten Mansel yang berisi 8 point. Diantaranya, 1, Memohon kepada BKN RI untuk mengembalikan kebijakan pusat kepada daerah dan seterusnya. 2, Memohon kepada BKN RI cq BKN Regional XIV Manokwari, Papua Barat mengembalikan kursi CPNS 208 kuota yang tidak terisi dari hasil tes formasi 2024, yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Mansel. 3, Memohon kepada BKN RI cq BKN Regional XIV Manokwari, Papua Barat, untuk memperhatikan kuota 80 persen orang asli Papua dan 20 persen untuk non-Papua.
Point 4, Memohon kepada BKN RI cq BKN Regional XIV Manokwari, Papua Barat untuk menambahkan formasi CPNS bagi Tingkat SMA/SMK. 5, Memohon dan menolak dengan tegas nama-nama non-Papua yang dinyatakan lolos SKD dan telah menggunakan formasi orang asli Papua, segera dibatalkan. 6, Prioritaskan honorer daerah. 7, Memohon kepada BKN RI cq BKN Regional XIV Manokwari, Papua Barat agar menambahkan kuota orang asli Papua tahun 2024. Point 8, Apabila point-point di atas tidak di jawab, maka kami (honorer) menyatakan dengan tegas bahwa kamtibmas di Kabupaten Mansel akan dilumpuhkan total.
Honorer Mansel, Timo Inyomusi, dalam orasinya mengatakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU Otsus No. 21 tahun 2001, menindaklanjuti aspirasi pencaker 6 Distrik di Kabupaten Mansel tanggal 30 November 2024, maka disampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, memohon kepada Mendagri, Menpan-RB dan BKN RI untuk mengembalikan kebijakan pusat kepada pemerintah daerah. Kedua, memohon kepada Mendagri, Menpan-RB dan BKN RI, bahwa jumlah total peserta SKD 2.169 orang tetapi yang lulus SKD 208, yang tidak lulus 1.961, dengan jumlah alokasi kebutuhan pegawai 400 orang, untuk itu kuota tersisa 192 yang belum terisi agar dikembalikan dengan kebijakan kepada pemerintah daerah.
Ketiga, memohon kepada Mendagri, Menpan-RB dan BKN RI, untuk menambah kuota CPNS, PPPK dan PPPK teknis guru dan kesehatan khusus orang asli Papua dalam formasi 2025. Keempat, memohon dan menolak dengan tegas nama-nama non-Papua yang dinyatakan lulus SKD dan menggunakan formasi orang asli Papua, segera dibatalkan. Kelima, memohon kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti aspirasi pencaker 6 Distrik sampai ke Mendagri Menpan-RB dan BKN RI di Jakarta. Keenam, pencaker akan tetap mengawal proses seleksi penerimaan CPNS, PPPK, bahkan seleksi perwira, bintara dan tamtama TNI, POLRI di tahun mendatang dan seterusnya. Apabila point-point di atas tidak di jawab, maka kamtibmas di Kabupaten Mansel akan dilumpuhkan total.
Menerima aspirasi tenaga honorer dan pencaker, Kepala BKN Regional XIV Manokwari, Papua Barat, Nur Hasan mengapresiasi langkah pencaker Kabupaten Mansel karena hadir untuk memberikan apresiasi di dampingi langsung Bupati Mansel, Markus Waran.
Hal itu, lanjut dia, menjadi bukti bahwa Pemkab Mansel serius menerima dan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer dan pencaker di Kabupaten Mansel.
Ia pun mengakui, sudah menerima 4 orang perwakilan pencaker dan berdiskusi dengan santai dan serius terkait apa yang menjadi aspirasi pencaker, intinya BKN Regional XIV Manokwari akan meneruskan apa yang menjadi permintaan pencaker terkait formasi penerimaan CPNS kepada Menpan-RB, karena kebijakan untuk memutuskan itu ada di Menpan-RB di Jakarta, barulah hasilnya akan disampaikan ke masyarakat Mansel melalui pemerintah daerah.
Terkait formasi orang asli Papua yang katanya digunakan oleh non-Papua, Nur Hasan mengaku, bakal langsung di kroscek dan hasilnya akan disampaikan ke Bupati Mansel. Sambung dia, jika benar kedatangan non-Papua gunakan kuota orang asli Papua maka langsung dibatalkan oleh BKN.
Sementara itu, Bupati Mansel, Markus Waran mengatakan, pemerintah daerah dengan segala upaya telah memfasilitasi pencaker untuk datang dan menyampaikan aspirasi di Kantor BKN Regional XIV Manokwari, dengan tertib, sopan dan santun.
“Saya selaku Bupati akan menindaklanjuti sesuai arahan Kepala BKN Regional XIV Manokwari. Saya sudah berkoordinasi dengan Anggota DPR RI, Obeth Ayok Rumbruren, untuk kita akan mendatangi Menpan-RB untuk bicarakan hal ini sekaligus mengusulkan formasi 2025 sesuai kebutuhan daerah dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada,” ucap Waran.
Dirinya berharap, cara-cara yang elegan dan santun seperti ini, terus dipelihara dan digunakan dalam menyampaikan aspirasi terkait apapun, supaya pemerintah daerah juga memberikan penilaian yang baik kepada pemerintah daerah dan menjadi contoh untuk kabupaten lain. [BOM-R4]
