Manokwari, TP – Tim percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Manokwari, menggelar High Level Meeting (HLM), berlangsung di Sasana Karya, Kantor Bupati Manokwari, Jumat (13/12/2024).
HLM ini turut melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Turut hadir Bupati Manokwari, Hermus Indou.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Sunadji mengatakan, sistem digitalissi sangat penting saat ini bagi pemerintah daerah baik untuk pendapatan maupun penerimaan daerah.
“Digitalisasi ini di masa kepemimpinan Presiden Prabowo juga menjadi konsen, karena digitalisasi menjadi tindaklanjut dan akan dikembangkan tidak hanya penerimaan,” kata Sunadji dalam sambutannya.
Lanjut, Sunadji, dari sisi tata kelola sistem digitalisasi akan meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, dan beberapa lainnya.
Bupati Manokwari, Hermus Indou menerangkan, sistem digitalisasi di lingkup pemerintah daerah sedang berupaya dijalankan. Salah satunya, sistem pembayaran gaji pegawai dari manual.
Menurutnya, penerapan sistem digitalisasi di lingkup Pemda Manokwari tidak terlepas dari tantangan keterbatasan infrastruktur jaringan internet, dan kurangnya literasi digital serta literasi keuangan di kalangan ASN dan masyarakat.
Bupati mengungkapkan, penerapan digitalisasi pembayaran gaji di lingkup pemda Manokwari belum sepenuhnya diterima ASN. Banyak ASN yang tidak mau gajinya ditransfer melalui rekening.
“Tetapi saya sampaikan sekecil apapun gaji semuanya harus berbasis rekening. Tidak bisa bendahara ambil uang lalu bayar gaji secara manual. Semua harus berbasis eletronik,” jelas Hermus.
Hermus berharap, melalui HML dapat mendorong percepatan digitalisasi di lingkup Pemda Manokwari serta meningkatkan kolaborasi bersama Bank Pembangunan Daerah.
“Ini adalah bagian dari komitmen kita menciptakan pemerintahan yang efesien, modern, dan berdaya saing ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari, Corneles E. Wondiwoy menambahkan, sistem digitalisasi Pemda Manokwari, memang belum berjalan maksimal.
Dari beberapa sistem elektronidikasi, hanya Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang sudah berjalan dengan baik.
Sedangkan, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum berjalan maksimal.
“Memang kita dipengaruhi dengan sistem non tunai, seperti gaji. Tapi, ke depannya setiap pembayaran kita akan langsung secara elektronifikasi,” pungkasnya. [SDR-R4-]