Manokwari, TP – Forum Koordinasi Dukungan Percepatan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih bersama ketua-ketua paguyuban, kerukunan, tokoh adat, agama, perempuan dan tokoh pemuda, mendesak sekaligus mendukung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian segara melantik Pasangan Dominggus Mandacan- Muhammad Lakotani (DoaMu) untuk segara dilantik pada awal Januari 2025.
Desakan sekaligus dukungan kepada Mendagri oleh Forum Koordinasi Dukungan Percepatan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih disampaikan saat konferensi pers di salah satu caffe di Pantai BLK, Manokwari, Minggu (29/12/2024).
Penanggung jawab Forum Koordinasi Dukungan Percepatan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih, DoaMu, Isak S.K. Mansawan mengatakan, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Muhammad Lakotani (DoaMu) telah memenangkan Pilkada Papua Barat tahun 2024 dengan perolehan suara 92,88 persen.
Dikatakan Mansawan, kemenangan pasangan DoaMu, menjadi catatan sejarah pilkada di Indonesia untuk kemanangan pasangan DoaMu yang luar biasa ini.
“Kemenangan ini membuat masyarakat Papua Barat yang diwakili oleh kami di forum ini berinisiatif untuk mendorong agar pelantikan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat segara dilaksanakan,” tegas Mansawan dalam konferensi pers, kemarin.
Mansawan mengakui, perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dari Mahkamah Konstitusi (MK) belum keluar. Tapi, dari informasi PHPU akan diterbitkan pada awal tahun 2025.
Setelah PHPU diterbitkan, barulah secara serentak KPU melaksanakan penetapan untuk kemenangan pasangan DoaMu.
Menurutnya, dari capaian hasil ini pihaknya menangkap pernyataan Mendagri melalui media nasional bahwa, Pilkada yang dilaksanakan pada 2024 dapat dilaksanakan pelantikan pada 1 Januari 2025 pada tahap pertama jika tidak ada sengketa di MK.
“Pernyataan ini membuat kami yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan di Papua Barat ini tergerak untuk merespon balik pernyataan Mendagri,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, forum ini mendesak sekaligus mendukung pernyataan Mendagri untuk segara merealisasikan pernyataannya guna melantik pasangan DoaMu pada Minggu Pertama Januari 2025.
Menurutnya, proses pelantikan harus dilaksanakan di minggu pertama Januari 2025, sehingga dalam masa kepemimpinan pasangan DoaMu efektif memimpin selama 5 tahun terhitung dari 2025-2030.
Sehingga, sambung dia, masa kepemimpinan pasangan DoaMu tidak dimulai dari pertengahan tahun 2025 atau triwulan pertama, supaya tepat berakhir 5 tahun pada tahun 2030.
Dirinya berharap, informasi ini dapat didukung oleh seluruh masyarakat Papua Barat. Dimana, dari kehadiran tokoh-tokoh yang ada membuktikan bahwa, masyarakat Papua Barat mempunyai kerinduan untuk segara memiliki pemimpin yang definitive.
“Beberapa bulan kedepan, kita masyarakat Papua Barat dipimpin oleh penjabat selama 3 tahun, dan banyak hal yang tidak dapat dilakukan penjabat sebab keterbatasan kewenangan, sehingga kami dorong agar pasangan DoaMu segara dilantik,” ujarnya.
Mansawan menerangkan, usai pleno KPU Papua Barat tertanggal 8 Desember 2024 yang menyatakan bahwa, pasangan DoaMu memperolah suara yang siknifikan dengan presentase 92,88 persen.
Sehingga, sambung dia, pihaknya mendorong pernyataan Mendagri dengan berbagai upaya, baik melalui surat resmi kepada Komisi II DPR-RI, KPU-RI dan mendatangi langsung Mendagri untuk menyerahkan surat.
Dengan perihal, permohonan permintaan kesediaan Presiden Indonesia melalui Mendagri untuk segara melantik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih DoaMu pada Minggu pertama Januari 2025, tandas Mansawan.
Pada tempat yang sama, perwakilan Tokoh Perempuan Papua, Anike Sabame juga menyampaikan hal yang sama untuk mendukung percepatan pelantikan pasangan DoaMu di awal Tahun 2025.
Di lain pihak, Perwakilan Tokoh Agama, Pdt. Melkianus Warfandu menegaskan, pihaknya mendukung pernyataan dari tokoh perempuan, pemuda, tokoh adat dan ketua paguyuban untuk mendesak mendagri segara melantik pasangan DoaMu menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2025-2030.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Papua Barat, Sammy Saiba menegaskan, pihaknya mendesak Presiden Indonesia untuk segara memerintahkan Mendagri guna mempersiapkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat pada 1 Januari 2025.
Alasannya, kata dia, Provinsi Papua Barat telah mempersiapkan penyusunan RAPBD Papua Barat tahun 2025, maka pihaknya berharap APBD 2025 murni merupakan prioritas utama dari pasangan DoaMu.
“Kami berharap di APBD 2025, visi dan misi pasangan DoaMu harus dijabarkan dalam dokumen APBD Papua Barat tahun 2025, maka DPD KNPI Papua Barat mendesak agar mendagri dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat Papua Barat melalui forum ini,” tutup Saiba.
Hal senada juga ditegaskan, perwakilan pemerhati pembangunan di Papua Barat, Jack Wanggi, tetapi juga perwakilan pengusaha Papua, Yakub Yenu serta perwakilan IKASUARA, perwakilan IKT Papua Barat, perwakilan Kawanua, perwakilan paguyuban, dan Ketua Perkumpulan Masyarakat Batak Papua Barat, Roy M. Sibarani.
Usai berbagai pernyataan dukungan disampaikan berbagai elemen masyarakat di Papua Barat, dilanjutkan dengan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Koordinator forum percepatan pelantikan, Levinus Wanggai serta dilakukan penandatangan pernyataan dukungan sebagai bukti yang akan segara serahkan kepada Presiden Indonesia melalui Mendagri. [FSM-R5]
