Manokwari, TP – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua (Unipa) dan Amnesty Chapter Unipa mendesak Presiden Indonesia, Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi untuk menarik pasukan TNI-AD dari Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.
Pasalnya, kehadiran aparat TNI-AD dengan alasan pengejaran Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Oksop secara massif dengan melakukan penyisiran rumah-rumah warga mengakibatkan sebagian besar masyarakat sipil di lima kampung di Distrik Oksop terpaksa harus mengungsi ke hutan sejak akhir November 2024 dan hingga saat ini belum kembali ke rumah.
Hal ini ditegaskan, Menteri Hukum dan HAM, BEM Unipa, periode 2024-2025, Paskalis Haluk didamping Presiden Mahasiswa Unipa, Yenusson Rumaikeuw di Sekretariat BEM Unipa, Manokwari, Senin (6/1/2025).
Dikatakan Haluk, situasi saat ini yang terjadi di Distrik Oksop tidak saja melanggara hak asasi manusia (HAM). Namun, mengancam keselamatan dan kesejahteraan warga sipil.
“Informasi ini kami peroleh ketika kami dari BEM Unipa mengantarkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang mengungsi dari rumah-rumah mereka akibat operasi militer yang massif dilakukan di Distrik Oksop,” kata Haluk kepada Tabura Pos di Sekretariat BEM Unipa, kemarin.
Dijelaskan Haluk, warga sipil disana merasa tidak aman, karena warga yang berada di lima kampung, baik kampung Oksop, Alutbakon, Atenar, Mimin dan Kampung Aktumi selalu diawasi oleh aparat keamanan secara langsung maupun melalui drone.
Lebih lanjut, kata Haluk, tidak ada pelayanan publik bagi masyarakat di distrik Oksop, sebab Kantor Distrik Oksop dan gedung gereja GIDI Efesus, di Kampung Mimin dijadikan sebagai pos militer oleh aparat TNI-AD.
“Sampai saat ini tidak ada bantuan kemanusiaan dari pemerintah daerah, baik Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang maupun Pemprov Papua Pegunungan bagi warga sipil yang mengungsi ke tempat pengungsian,” ujar Haluk.
Menurut Haluk, meskipun tidak ada kontak senjata antara OPM dan aparat TNI-AD. Namun, kehadiran aparat TNI-AD di Distrik Oksop secara massif sangat memanggu aktifitas warga sipil.
Dimana, sambung dia, ketika ada warga sipil yang ingin pergi untuk Bertani dan bertenak akan di awasi ketat oleh aparat. Tentu kondisi ini membuat warga sipil tidak aman dan nyaman menjalankan aktifitas sehari-hari.
Dirinya percaya bahwa, perdamaian dan kedamaian dapat dicapai melalui doalog dan pendekatan secara humanis, maka dirinya mengajak semua pihak untuk segera mengambil langkah nyata demi memulihkan kondisi yang ada di Distrik Oksop dengan menghormati hak-hak hidup dari masyarakat Oksop.
Pada kesempatan itu, Haluk menyampaikan apresiasi dan terima kasih bagi masyarakat Manokwari di Papua Barat yang telah menyisikan sebagian dari berkatnya bagi warga Oksop yang berada di tempat pengungsian.
Ia mengatakan, dari donasi kemanusiaan yang lakukan pihaknya di sejumlah titik di Manokwari, telah mengumpulkan uang sejumlah Rp. 16 juta dan pakaian layak pakai yang telah diantarkan langsung bagi warga Distrik Oksop yang berada di 3 tempat pengungsian di Distrik Oksop, kabupaten Pegunungan Bintang.
Dari pertemuan singkat yang dilakukan pihaknya, kata Haluk, warga Oksop sangat berharap, panglima TNI dan Pengadam Cenderawasih dapat segara menarik pasukan dari lima Kampung di Distrik Oksop.
Kemudian, sambung dia, warga Oksop berharap, Pemkab dan Pemprov Papua Pegunungan dapat segara membentuk panitia khusus (pansus) untuk segara memulihkan keadaan dan kondisi yang terjadi di Distrik Oksop.
Dengan harapan, masyarakat sipil dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa dan pelayanan publik bagi masyarakat dapat berjalan normal kembali. [FSM-R5]
