Manokwari, TP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari menyatakan siap mengikuti sidang perdana sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah tahun 2024, di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kepala Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Manokwari, Sidarman menerangkan, permohonan sengketa PHP kepala daerah di Manokwari tahun 2024 yang didaftarkan pemohon sudah sudah teregister secara elektronik di Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) di MK pada 3 Januari 2025.
“Di dalam e-BRPK itu ada pendaftaran sengketa Manokwari dengan nomor 213/PHPU.BUP-XXIII/2025. Jadi, sudah teregister di MK,” kata Sidarman kepada wartawan di kantornya, Jumat (10/1/2025).
Dikatakan Sidarman, sidang perdana permohonan sengketa PHP Pilkada 2024 di MK terhadap KPU Kabupaten Manokwari dijadwalkan pada kamis, 16 Januari 2025 pukul 08.00 waktu Jakarta.
Dijelaskannya, sidang perdana adalah sidang pendahuluan yang mana hakim MK akan melihat bukti-bukti dan akan menentukan apakah perkara PHP Pilkada 2024 di Manokwari dilanjutkan ke tahapan sidang pembuktian atau tidak.
KPU Kabupaten Manokwari, kata Sidarman siap menghadapi sidang sengketa di MK dengan sudah menyiapkan sejumlah dokumen yang akan dibawa.
“KPU Kabupaten Manokwari tetap pada SK nomor 1325 tentang penetapan perolehan hasil karena itu yang menjadi objek perkara pemohon,” terangnya.
Kadiv Teknis dan Penyelengara KPU Kabupaten Manokwari ini menambahkan, sekaitannya dengan adanya sengketa di MK, maka penetepan pasangan calon bupati dan wakil bupati Manokwari terpilih hasil Pilkada 2024 belum bisa dilakukan.
“Kapan dilakukan penetapan pasangan terpilih? Ketentuannya kembali pada Pasal 57 PKPU 18, kita menunggu proses di MK,” pungkasnya. [SDR-R4]
