Manokwari, TP – Kejati Papua Barat meraih peringkat kedua kategori kualitas laporan keuangan 2024 dari Dirjen Perbendaharaan Negara.
Kajati Papua Barat, Muhammad Syarifuddin mengatakan pada 2024, Kejati Papua Barat menyerap anggaran sebesar Rp. 103.854.355.556 atau 99,83 persen dari anggaran sebesar Rp. 103.993.429.000.
Sedangkan kejari jajaran menyerap anggaran sebesar Rp. 42.006.771.996 atau 98,04 persen dari anggaran sebesar Rp. 42.844.512.498.
Diungkapkannya, khusus anggaran di Kejati, sebagian dialokasikan untuk pembangunan gedung kantor Kejati Papua Barat yang baru dan sudah diserahterimakan pada 24 Desember 2024 dengan artian mencapai target pengerjaan.
“Kita rangking 2, tidak bisa rangking 1 karena kita harus memegang kartu kredit pemerintah. Itu kita memang sudah buat, tapi tidak pernah digunakan,” kata Syarifuddin didampingi Wakajati Papua Barat, Muslikhuddin dan para asisten di Kejati Papua Barat, Arfai, Manokwari, kemarin.
Ternyata, sambung dia, itu salah satu fakto penilaian, kalau sudah memakai kartu kredit pemerintah itu, bisa menambah poin untuk meraih peringkat 1. “Itu saja kekuarangannya,” kata dia.
Dirinya menambahkan, pada 2024, Kejati mencatat sejumlah capaian kinerja, diantaranya pembangunan gedung kantor yang baru, pembangunan PTSP, landscape interior, saran pendukung kantor baru, penyerahan rumah jabatan dan rumah susun pejabat, dan peningkatan tipologi Kejari Sorong menjadi tipe A.
“Laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap apa yang telah dilakukan Kejati Papua Barat pada tahun 2024,” katanya.
Dampingi 4 Proyek Stategis
Khusus di Bidang Intelijen Kejati Papua Barat, sepanjang 2024 melakukan pendampingan terhadap 4 proyek strategis dengan nilai proyek keseluruhan Rp. 355.130.745.543.
Keempat proyek strategis berada di Kabupaten Manokwari, yakni pembangunan Pasar Sanggeng yang tinggal menunggu peresmian, pembangunan stadion Borarsi Manokwari, pembangunan gardu induk 150 KV 1×30 MVA, dan pembangunan SUTT 150 KV PLTMG Manokwari.
Menurut Kajati, selain pendampingan terhadap 4 proyek strategis, Bidang Intelijen juga melakukan penangkapan terhadap 17 daftar pencarian orang (DPO), operasi intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, dan posko intelijen.
Ada juga penelusuran aset di Makassar dan Kalimantan Timur, pemantauan pemilu, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, kampanye anti korupsi, pelayanan media dan kehumasan, penerangan dan penyuluhan hukum.
“Sedangkan di kejari jajaran, operasi intelijen, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, pemantau pemilu, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, kampanye anti korupsi, penerangan hukum, dan penyuluhan hukum,” jelas Kajati kepada para wartawan di Kejati Papua Barat, kemarin.
Ditambahkan Syarifuddin, pihaknya juga melakukan 2 kegiatan in house training (IHT) penguatan fungsi intelijen penegakan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis (PPS) di wilayah Papua Barat. [AND-R1]
