Manokwari, TP – Pilar Pemuda Rakyat (Pidar) Papua Barat menggelar aksi demo damai di perempatan Traffic Light Makalaow Manokwari, Senin (11/4/2022).
Dalam aksinya, Pidar menyampaikan 6 tuntutan yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Sekretaris Pidar Papua Barat, Rusman menegaskan, aksi yang dilakukan bukanlah untuk menggulingkan rezim Presiden Joko Widodo. Namun dilakukan untuk meminta pemerintah pusat melihat kembali soal sejumlah kebijakannya, seperti soal kenaikan harga BBM khususnya pertamax dan kenaikan PPN serta sejumlah bahan pokok di pasaran.
Rusman mengatakan, pemerintah dalam mengambil kebijakan harunya melihat kondisi masyarakat yang saat ini tengah kesusahan dampak pandemi Covid-19.
Pemerintah, seru dia, harusnya mampu mencari dan memberikan solusi, bukan sekedar menyampaikan masalah kepada masyarakat, seperti menaikan harga BBM, dan bahkan langkanya minyak goreng di pasaran.
“Pemerintah harus melihat ini dan mencari solusinya dari sekarang. Presiden harus tegas,” kata Rusman saat dikonfirmasi Tabura Pos.
Koordinaror Aksi Pidar Papua Barat, Galang merincikan 6 tuntutan Pidar, yakni menolak tegas isu perpanjangan Presiden Jokowi III periode, menolak tegas penundaan Pemilu Presiden tahun 2024, menolak tegas kenaikan harga BBM, menolak tegas kenaikan harga bahan pokok, menolak tegas kenaikan pajak PPN, dan menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua maupun Papua Barat.
Aksi ini telah menjadi gerakan nasional yang dilakukan diseluruh nusantara yang berpusat di Jakarta.
Aksi Pidar Papua Barat sendiri sebagai bentuk solidaritas khususnya untuk pemuda dan mahasiswa.
Diharapkan menjadi satu pukulan keras terhadap pemerintah untuk lebih memperhatikan kembali persoalan mendasar yang terjadi di seluruh daerah, khususnya Papua dan Papua Barat.
Menurutnya, Pemerintah sebenarnya bisa mengambil kebijakan tersebut namun tentunya dalam pengambilan kebijakan harus memperhatikan kondisi masyarakat yang saat ini tengah berjuang keluar dari keterpurukan akibat mewabahnya pandemi Covid-19.
“Mengenai isu menurunkan atau menggulingkan Jokowi tidak ada karena kami sendiri tidak pernah bermasalah dengan Presiden, hanya saja mungkin Presiden dalam mengambil kebijakan lalai melaksanakan tugas sehingga tugas dia yang kami kritisi bukan jabatannya,” pungkasnya.
Aksi ini dikawal ketat oleh aparat keamanan Polres Manokwari, sekaligus mengatur lalu lintas agar tetap lancar.[AND-R3]
