Manokwari, TP – Tim Satgas Pangan Polda Papua Barat memantau secara intensif terhadap 5 komoditi bahan pokok makanan (Bapok) yang didistribusikan oleh pemerintah pusat diwilayah Papua Barat. Pemantauan dilakukan melalui operasi pasar yang melibatkan pemerintah dan stakeholder terkait lainnya.
Dirreskrimsus Polda Papua Barat, Kombes Pol. Sonny M.N. Tampubolon selaku Ketua Tim Satgas Pangan Polda Papua Barat mengatakan bahwa saat ini ada 5 komunitas bantuan pemerintah pusat yang sedang dalam perjalanan menuju Papua Barat yakni, minyak goreng kita, bawang putih, gula konsumsi, daging kerbau beku dan beras SPHP.
Terhadap distribusi komoditas Bapok tersebut, dari Tim Satgas Pangan Polda Papua Barat melakukan pemantauan untuk memastikan distribusinya sesuai dengan harga yang sudah ditentukan dan mencegah adanya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat.
“Untuk 5 komoditas ini sedang dalam perjalanan, kalau sudah sampai nanti akan didistribusikan dengan harga yang sudah ditentukan, jadi komoditas ini dikirim untuk membantu dan kita akan pantau sesuai Harga EcerenTertinggi (HET),” kata Sonny kepada wartawan di Pasar Wosi Manokwari, Senin (03/03/2025).
Sebelumnya, Eksekutif Manager PT. Pos Manokwari,Dominius Harmoko Pandiangan mengaku bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subiyanto dan Kementerian Pertanian, pihaknya ditugaskan menyiapkan gerai sebagai titik lokasi operasi pasar.
Pada prinsipnya PT. Pos sudah siap dan tinggal menunggu kesiapan dari suplai komoditas yang akan dijual. Begitu Bulog sudah siap melepas barang ke PT. Pos maka pihaknya akan segera melakukan operasi pasar begitupula dengan suplaiyer yang lain terkait dengan 5 produk yang harus disiapkan di PT. Pos.
“Jadi pada prinsipnya kami siap begitu ada suplayerkami akan lakukan operasi pasar begitupula di kecamatan, untuk wilayah kerja kami ditargetkan ada sekitar 10 gerai tapi untuk progresnya mana yang gampang itu yang dulu kita proses sesuai dengan ketersediaan suplay yang bisa dijual di kantor Pos,” tegasnya.
Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Papua Barat, Dr. Aser Rouw menjelaskan bahwa, sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subiyanto meminta agar dilakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pasokan.
Operasi pasar sendiri masuk dalam tiga zona wilayah. Papua Barat masuk dalam zona wilayah tiga yang secara nasional diarahkan sejak 1 Maret hingga 29 Maret 2025.
Terkait dengan komotidi, ada 5 komoditas yang diminta oleh pemerintah pusat untuk dijaga stabilitas harga dan pasokannya yakni, minyak goreng kita, bawang putih, gula konsumsi, daging kerbau beku dan beras SPHP.Termasuk komoditas lain seperti, bawang merah, cabai dan sebagainya.
Untuk memastikan distribusi 5 komoditas tersebut, pemerintah telah memberikan tanggungjawab kepada BUMN pangan diantaranya, Perum Bulog untuk menyiapkan beras SPHP, kemudian PTPN, RMI, IDFood dan sebagainya.
Kemudian di Papua Barat, sampai saat ini masih menunggu pasokan. Meskipun sebenarnya sudah tersedia beras SPHP yang secara tekhnis akan dibahas.
Pihaknya berharap satu dua hari kedepan gerai yang berlokasi di kantor Pos bisa segera dibuka dengan tujuan untuk memudahkan diakses bagi masyarakat.
“Kita buka tapi harus ada aturannya, harus dipastikan masyarakat siapa yang bisa mengakses itu kemudian jumlahnya juga akan kita batasi karena tidak mungkin orang beli kemudian di stok itu akan menganggu harga di pasar,” jelasnya.
Kepala Bulog Manokwari, Sheika Irawaty mengatakan, kesiapan beras di Bulog untuk kemasan 50 kilogram maupun 5 kilogram itu tersedia sekitar 1.400. Sementara untuk kemasan SPHP sudah tersedia sekitar 140 ton.
Irawaty mengimbau kepada pedagang yang bermitra dengan Bulog tidka diperkenangkan untuk menyerahkan kepada pegadang lain setelah membeli beras di Bulog karena dapat mempengaruhi HET.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran makan akan diberikan surat teguran. Jika surat teguran tidak diindahkan makan Bulog tidak akan lagi menyerahkan beras SPHT atau di blacklist sehingga pedagang tersebut tidak bisa lagi menjadi rekanan atau mitra dengan Bulog.
“HET disini adalah Rp. 13.500 perkilogram dan dalam kemasan 5 kilogram Rp. 67.500, jadi tidak boleh menjual diatas HET,” ungkapnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, Ir. Merry, M.P mengatakan, sejauh ini BPS Papua Barat terus melakukan survey harga untuk beberapa komoditas.
Khusus untuk komoditas beras dan minyak goreng yang menjadi perhatian dalam kegiatan operasi pasar memang cukup mempengaruhi terutama di kota Manokwari.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Tim Satgas Pangan bersama pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk melihat harga apakah dapat dijangkau masyarakat dengan ketersediaan stok yang ada sehingga dapat mengendalikan inflasi.
“Terkait dengan 5 komoditas yang dikirim oleh pemerintah pusat jelas sangat membantu perubahan harga yang ada ditingkat pedagang dan diharapkan masyarakat dapat membeli dengan harga terjangkau juga,” pungkasnya. [AND]
