Oransbari, TP – Pelantikan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dari Fraksi Gerindra, dikabarkan terhalang kisruh internal partai.
Hal ini diungkapkan Sekretaris DPRK Mansel, Hendrikus Betay, menjawab pertanyaan wartawan terkait kendala pelantikan Wakil Ketua II DPRK Mansel dari Fraksi Gerindra, saat wawancara di Kantor Bupati Mansel, Senin (10/3).
Menurut dia, kisruh internal ini dikarenakan DPP Gerindra merekomendasikan saudara Imam Maliki untuk dilantik menjadi Wakil Ketua II DPRK Mansel, namun terdapat rekomendasi lain dari DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Barat yang merekomendasikan saudara Farida Aseng sebagai Wakil Ketua II DPRK Mansel, disamping itu juga terdapat pengaduan Surat Pembatalan pelantikan Imam Maliki sebagai Wakil Ketua DPRK Mansel, dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Mansel.
Ia mengungkapkan, akibat dari hal itu sehingga agenda Rapat Paripurna pelantikan saudara Imam Maliki dari Fraksi Gerindra sebagai Wakil Ketua II DPRK Mansel, beberapa waktu lalu akhirnya dibatalkan untuk sementara.
“Padahal kita sudah proses SK-nya saudara Imam Maliki, tetapi karena kita menerima Surat Pembatalan dari DPC Partai Gerindra, maka pelantikan tidak jadi dilaksanakan, kita tunda sampai persoalan internal partai clear,” ucap Betay.
Dia mengakui, walau tanpa keberadaan Wakil Ketua II DPRK Mansel, segala proses dan agenda persidangan bisa tetap berjalan normal tanpa ada kendala.
Betay juga mengungkapkan, Sekretariat DPRK Mansel sudah mengagendakan kembali jadwal pelantikan Wakil Ketua II DPRK Mansel di Bulan Maret 2025 ini, sembari menunggu Surat Rekomendasi terbaru dari Partai Gerindra dengan persetujuan bersama dari DPP, DPD dan DPC Partai Gerindra sendiri, sehingga tidak lagi menjadi penghalang dalam proses pelantikan.
Selanjutnya, jika sudah dijadwalkan untuk Rapat Paripurna di DPRK Mansel, hasil Rapat Paripurna akan diserahkan ke Bupati Manokwari Selatan untuk selanjutnya menyurati Gubernur Papua Barat guna menerbitkan SK Pimpinan DPRK definitif dalam masa jabatan yang ditentukan.
“Saya sudah sampaikan ke saudara Imam Maliki dan rekan-rekan dari Fraksi Gerindra, jangan buat kami tergantung, kalau bisa diselesaikan kita selesaikan, semua kembali ke internal partai sendiri, harus ada kesepakatan bersama dari DPP, DPD dan DPC Partai Gerindra,” pungkas dia. [BOM-R4]