Manokwari, TP – Anggota Komisi IV Bidang Infrastrukur DPR Papua Barat, Yulianus Dowansiba, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Besar Pelakaanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat untuk segera melakukan peningkatan ruas jalan dan jembatan di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) – Kabupaten Manokwari (Mansel).
Terutama, tegas Dowansiba, peningkatan ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan Distrik Minyambouw, Catubouw dan Distrik Testega. Kemudian dari Distrik Anggi, Didohu dan Distrik Testega.
Hal yang sama, sambung dia, kondisi masyarakat Mansel di kampung Sihu, Susmorof, Sihu Gunung dan kampung-kampung dibalik gunung yang masih sangat membutuhkan peningkatan ruas jalan dan pembangunan jembatan.
Menurutnya, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang representatif sangat menunjang aktifitas perekonomi masyarakat dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat.
Belum adanya perhatian peningkatan jalan disaksikan sendiri oleh Dowansiba, usai melaksanakan kunjungan kerja (kunker) pengawasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tahun anggaran 2023-2024 di daerah pemilihan (dapil) II Papua Barat meliputi Pegaf dan Mansel, Jumat (14/3/2025).
Dari kunker itu, ungkap dia, selama 2 tahun Papua Barat dipimpin 2 penjabat Gubernur Papua Barat, belum ada perhatian serius terutama peningkatan jalan dan jembatan yang dapat menunjang aktifitas perekonomian dan pelayanan publik bagi masyarakat di dapil II Papua Barat.
“Di lapangan, kami temukan infrastruktur yang sebelumnya dibangun Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan sejak periode I. Dibiarkan terbengkalai, tak ada perawatan dan peningkatan selama masa transisi kepemimpinan di Papua Barat,” sesal Dowansiba kepada Tabura Pos melalui sambungan teleponnya, Jumat (14/3/2025), malam.
Untuk itu, Dowansiba berharap, kepemimpinan Gubernur Papua Barat , Dominggus Mandacan pada periode kedua ini dapat mendesak PUPR, BBPJN dan BWS Papua Barat untuk bersama-sama memberikan perhatian serius bagi peningkatan jalan dan jembatan di dapil II Papua Barat.
Disamping itu, Dinas PUPR Papua Barat juga diminta selektif melihat pihak ke-3 yang mendapatkan paket pekerjaan infrastruktur di wilayah Papua Barat II Agar kualitas pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai kontrak kerja.
“Sebagai kader Partai NasDem, kami siap mengawal kegiatan pembangunan infrastruktur di 7 kabupaten, terlebih khusus di Pegaf dan Mansel dimasa kepemimpinan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani selama 5 tahun kedepan. Jika ada pihak ke-3 yang tidak bekerja sesuai spesifikasi kontrak, kami tidak segan-segan laporkan ke Aparat Penegak Hukum,” tandas Dowansiba. [FSM]
