Manokwari, TP – Sebanyak 4 anggota DPD-RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat, yaitu: Filep Wamafma, Lamek Dowansiba, Abdullah Manaray, dan Yance Samonsabbra bertemu Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (26/3) malam.
Pertemuan ini untuk membangun kolaborasi antara DPD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, dimana peran DPD sangat dibutuhkan untuk memperjuangkan program Pemprov yang bersumber dari visi-misi Gubernur Papua Barat ke kementerian atau lembaga terkait.
“Tadi kami semua menyampaikan kepada Gubernur bahwa dari pertemuan antara DPD-RI dengan kementerian dan lembaga terkait agar programnya dapat disinergikan dengan Pemprov, sehingga ada hal positif dan manfaat yang bisa kita peroleh bersama,” kata Filep Wamafma yang dihubungi Tabura Pos, semalam.
Ketua Komite III DPD-RI ini menambahkan, dirinya bersama 3 senator lain juga menyampaikan sejumlah temuan dan aspirasi di daerah yang terungkap selama masa reses anggota DPD-RI asal Papua Barat.
“Temuan yang kita dapat sangat diapresiasi baik oleh Gubernur dan siap menindaklanjutinya, termasuk aspirasi yang diterima anggota DPD yang secara kewilayahaan merupakan tugas dari pemda,” kata Wamafma.
Diakuinya, Gubernur dan anggota DPD-RI asal Papua Barat bersepakat untuk melakukan road show ke sejumlah kementerian dan lembaga terkait di Jakarta untuk membangun komunikasi lebih awal, sebelum pembahasan program, seperti musyawarah rencana pembangunan, sehingga program atau kebijakan Pemerintah Pusat bisa diperoleh di Papua Barat.
“Banyak hal yang masih problem di Papua Barat. Kita diskusikan dengan Gubernur, seperti problem efisiensi anggaran, pendapatan asli daerah Papua Barat yang masih kecil, dan upaya mendorong UMKM yang memiliki pasar utama. Kemudian, percepatan Balai Latihan Kerja juga dibahas agar dipercepat, sehingga bisa menampung dan membina generasi muda Papua Barat yang masih minim pengalaman kerja,” terang Wamafma.
Dikatakan Wamafma, para senator Papua Barat ini mendukung Gubernur untuk meminta SKK Migas, BP, dan LNG agar berkantor di Papua Barat, termasuk mendorong seluruh karyawan perusahaan yang bekerja di Papua Barat terdaftar sebagai wajib pajak di Papua Barat.
Di bidang pendidikan, kata Wamafma, DPD mendorong pendidikan unggul dengan menghadirkan sekolah rakyat terhadap keluarga miskin dan membangun perpustakaan yang mudah diakses dan nyaman.
Sedangkan untuk masalah kesehatan, jelasnya, sarana dan prasarana rumah sakit di Papua Barat menjadi perhatian serius para senator asal Papua Barat.
Di samping itu, kata Wamafma, keempat senator ini juga meminta Gubernur membuat rekomendasi terkait permohonan amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang pengalihan kewenangan SMA dan SMK sederajat ke pemerintah provinsi.
Perihal program Makan Bergizi Gratis, para senator ini berharap ada pelibatan organisasi masyarakat dan sosial, sedangkan otoritas keuangan yang ada di Papua Barat diharapkan juga menyiapkan lahan.
Selanjutnya, Wamafma menambahkan, bagaimana pengelolaan Dana Desa di Papua Barat tepat sasaran dan diawasi, kemudian keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), persentase orang asli Papua (OAP) dan non OAP dalam penerimaan CPNS, TNI, dan Polri.
“Kemudian, proses penerbitan sertifikat tanah komunal, pemekaran daerah otonom baru, pembangunan kantor DPR dan MRP Papua Barat, peningkatan bandara dan akses jalan trans Papua Barat juga dibahas dalam pertemuan tersebut,” pungkas Wamafma. [K&K-R1]
