Manokwari, TP – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua Barat menemukan sejumlah temuan pelayanan publik ketika melakukan roadshow ke sejumlah instansi pemerintahan, baik instansi otonomi maupun vertikal di Papua Barat.
Kepala Perwakilan ORI Papua Barat, Amus Atkana mengatakan, dari hasil roadshow ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Manokwari, ditemukan daya tampung narapidana sudah melebihi kapasitas.
Sehingga, kata dia, diperlukan dukungan pemerintah daerah dan pusat untuk pembangunan Lapas yang baru. “Kami dapat laporan, Lapasnya sudah dibangun, tetapi mandeg, maka kami dorong untuk dilanjutkan lagi,” ujarnya kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, belum lama ini.
Kemudian, dari kunjungan kerja (kunker) tersebut, pihaknya menemukan program pelayanan Makan Bergizi Gratis (MGB) bagi siswa-siswi perlu ditingkatkan pelayanan menu makanan.
Karena, sambung dia, kadang pihak penyedia terkendala dalam penyiapan bahan makanan terutama terkait buah-buahan.
Program MBG ini dilakukan setiap hari, maka pihaknya mendorong agar instansi teknis dapat mendorong masyarakat untuk menghidupkan ekonomi mereka dalam hal ini penyiapan sayur mayur dan buah-buahan, termasuk telur dan daging agar dapat disuplai ke pihak ketiga.
“Dari program MBG ini kami temukan, ada telur yang sudah busuk, ada kue yang sudah beda rasa dan sempat diviralkan orang tua siswa. Ini perlu mendapatkan atensi bersama,” ujarnya.
Dari roadshow ini, lanjut Atkana, pihaknya menemukan pembagian bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran, ada yang tidak layak mendapat dan ini menjadi persoalan yang harus segera ditindaklanjuti.
Di samping itu, tambah dia, pihaknya mendapat pengaduan terkait proses seleksi calon anggota DPR Papua Barat periode 2024-2029 yang dinilai dan diduga prosesnya tidak sesuai standar.
“Persoalan seleksi calon anggota DPR Papua Barat, maka kami mendalami untuk ditindaklanjuti. Tetapi, ada pengaduan masyarakat ke DPD-RI terkait penolakan pembangunan infrastruktur listrik berupaya Saluran Udara Tegangan Estra Tinggi (SUTET) di wilayah Amban,” sebutnya.
Selanjutnya, kata dia, dari roadshow tersebut juga ada pengaduan di instansi pemerintahan terkait penundaan berlarut kenaikan pangkat, proses kredit macet yang terjadi di kalangan ASN di tingkat provinsi.
Kemudian, tambah dia, pihaknya juga berkunjung ke lembaga Komisi Informasi Provinsi (KIP) Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa lembaga ini memiliki tupoksi yang besar, tetapi tidak dilengkapi kesekretariatan maupun sarana dan prasarana untuk menunjang kinerjanya.
“Lembaga ini sangat dibutuhkan di daerah, karena merupakan amanat undang-undang. Tapi, tidak ada perhatian dari Pemprov Papua Barat, bahkan sejak Januari sampai saat ini, kelima komisionernya belum menerima hak-hak mereka,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Ombudsman juga mendapatkan temuan terkait pengurusan sertifikat tanah yang terkendala dengan dobelnya surat pelepasan alat atau jual di atas jual, setelah dilakukan roadshow ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kami juga mendesak BPN dan pihak BPN komitmen menyelesaikan persoalan ini dengan baik,” ujarnya seraya mengutarakan, telah melakukan kunker ke Kodam XVII Kasuari dan Polda Papua Barat.
Dari temuan tersebut, tambah Atkana, pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap proses penerimaan prajurit TNI maupun penerimaan prajurit Polri di wilayah Papua Barat.
“Kami bersinergi dengan pihak TNI dan Polri dalam proses seleksi prajurit, karena harapan Kapolri dan Panglima TNI bahwa proses ini harus berjalan baik tanpa ada pungutan liar. Ini menjadi atensi bagi kita selain layanan publik lainnya di lingkungan Polri seperti pengurusan SKCK dan laporan tilang dan lainnya,” kata Atkana.
Bukan itu saja, ungkap Atkana, pihaknya juga menemukan ada miskomunikasi di antara manajemen rumah sakit dan pihak BPJS Kesehatan terkait pembayaran dan klaim jasa tenaga kesehatan.
“Dari miskomunkasi ini, BPJS Kesehatan mengklaim telah membayar jasa tenaga medis dengan baik. Tetapi, pihak rumah sakit menilai hal itu tidak maksimal atau tenaga kesehatan tidak menerima jasa mereka hingga 3-4 bulan ini. Inilah yang kami dapati dan menjadi catatan bagi kami untuk segera tindaklanjuti,” katanya.
Sementara itu, kata Atkana, Ombudsman juga menemukan ada perusahaan yang tidak maksimal memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja. Dalam waktu dekat, ujar Atkana, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memberi peringatan terhadap perusahan-perusahan tersebut.
“Dari kunker ini, kami turun langsung ke PMI dan melihat, ternyata BPJS Kesehatan hanya mampu menanggung dua kantong darah. Tapi faktanya di lapangan, ketika orang beroperasi atau sakit berat membutuhkan paling sedikit 7-10 kantong darah yang ditanggung melalui dana Otonomi Khusus (Otsus),” jelasnya.
Ia menerangkan, dari roadshow tersebut, pihaknya juga menemukan masih banyak ijazah yang tertahan di sekolah di wilayah Papua Barat.
Ditegaskannya, jika alasannya tunggakan, maka itu pungutan apa? Secara operasional, sekolah sudah di-back up melalui Dana Bos dan dana lain, kenapa ijazah masih ditahan.
“Bahkan, kami temukan ada pungutan liar menjelang ujian. Secara tegas, kami sampaikan tidak boleh ada pungutan itu. Kalau sebagian kebutuhan sudah ditalang oleh Dana Otsus, Dana Bos, maka ijazah harus diberikan, tidak boleh menjadikan ijazah sebagai jaminan menahan orang untuk kembali membayar sana dan membayar sini. Ini tidak boleh dan tidak perlu, ini yang kami jumpai,” papar Atkana.
Diungkapkan Atkana, dari roadshow ini, pihaknya menemukan sejumlah masalah pelayanan publik yang kompleks dan menjadi atensi bersama serta perlu diselesaikan sesegera mungkin.
“Hanya satu, membangun bangsa yang besar ini dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi antara lembaga. Masing-masing lembaga harus memahami tugas pokoknya supaya semua bisa terwujud layanan publik yang maksimal agar masyarakat kitab isa sejahtera,” pungkas Atkana. [FSM-R1]
