Sorong, TP – Anggota Komisi I DPD RI, Paul Finsen Mayor mendesak perusahaan yang beroperasi di seluruh wilayah Papua Barat Daya untuk memprioritaskan putera-puteri daerah dalam perekrutan tenaga kerja.
Dikatakan Paul, pihaknya sudah sangat banyak menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan permasalahan lapangan pekerjaan tersebut.
“Sudah sangat banyak saya menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Jadi saya ingatkan kepada semua pengusaha yang ada di Papua Barat Daya untuk memprioritaskan pekerja lokal. Wajib hukumnya 90% anak-anak dari Papua Barat Daya,” tegas Paul dalam pertemuan bersama awak media, Senin (7/4/2025).
Ia menerangkan, ada tiga kategori masyarakat yang harus diprioritaskan dalam golongan 90 persen tersebut. Pertama, anak-anak yang kedua orang tuanya asli orang Papua. Berikutnya, yakni anak-anak yang salah satu dari orang tuanya adalah OAP. Serta katogeri ketiga, yakni anak-anak yang lahir dan besar di Papua.
“Tiga kategori masyarakat ini yang harus diprioritaskan dalam formasi 90 persen saat rekrutmen. Mereka harus diutamakan di perusahaan maupun di semua lini bisnis yang ada di Papua Barat Daya,” kata Paul.
Paul juga mengecam akan meninjau kembali izin bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan perhatian khusus bagi masyarakat lokal dalam sektor bisnisnya.
“Setiap perusahaan yang buka di sini 90 persen pekerjanya harus duambil dari anak-anak di Papua Barat Daya. Nanti sisa 10 persen itu untuk tenaga ahli baru bisa ambil dari luar daerah. Kalau tidak, saya pastikan, akan saya tinjau izinnya. Setiap pengusaha yang buat usaha di sini harus perhatikan anak-anak di sini, prioritaskan anak-anak di sini yang harus kerja. Selain dari itu, kami tolak,” kecamnya.
Ditambahkan senator asal Papua Barat Daya itu, berdasarkan penelitian dan survei lebih dari 32.000 sarjana nganggur di Papua, termasuk yang ada di Papua Barat Daya. Olehnya itu, permintaannyatersebut dinilai bisa menjadi salah satu solusi. Di samping itu, jika telah diterapkan secara maksimal, kebijakan tersebut secara tidak langsung juga diyakini dapat menurunkan angka kriminalitas hingga kemiskinan ekstrem yang disebabkan oleh menumpuknya angka usia produktif yabg tidak diserap pasar kerja. (CR24)
