Manokwari, TP – Efisiensi anggaran akan berdampak terhadap proses pembebasan lahan dan rencana pembangunan perpustakaan daerah (perpusda) Provinsi Papua Barat.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba, M.Pd mengatakan, pembebasan lahan di Marampa, tepatnya di sebelah STT Erikson Tritt, Manokwari, tinggal menunggu kesiapan anggaran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat.
“Kalau DLHP sudah siapkan anggaran, kami akan segera tindaklanjuti ke pusat. Tapi, jujur saja, dengan kebijakan efisiensi anggaran berdampak juga terhadap pembebasan lahan rencana pembangunan perpusda Provinsi Papua Barat,” kata Dowansiba kepada Tabura Pos di Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (8/4/2025).
Ia mengakui, sejak terbentuk sampai sekarang, Provinsi Papua Barat belum memiliki perpusda yang representatif dan hal ini akan dilaporkan juga ke Gubernur, Dominggus Mandacan.
Soal pembebasan lahan, ia menjelaskan, pada tahun pertama, sudah dibayar ganti rugi lahan sebesar Rp. 3 miliar dari total Rp. 14 miliar oleh DLHP. “Tinggal Rp. 11 miliar lagi,” ungkapnya.
Dijelaskan Dowansiba, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, sejak awal tahun sampai sekarang, belum ada tanda-tanda tindak lanjut penyelesaian sisa ganti rugi lahan tersebut.
Untuk itu, ia berharap di masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat ini bisa menghadirkan satu gedung perpusda.
Menurutnya, perpusda akan menunjukkan wajah provinsi, karena kehadirannya sebagai investasi peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang sudah diatur regulasi.
“Kami berharap di tahun 2026 sudah ada proses pembangunan gedung perpusda, tapi dengan kebijakan efisiensi anggaran, rencana pembangunan perpusda bisa berubah,” jelas Dowansiba.
Namun, ia mengaku optimis dan akan melakukan upaya, termasuk melaporkannya ke Gubernur, sehingga beberapa tahapan penyelesaian ganti rugi lahan tetap berjalan.
Ditambahkannya, bangunan kantor vertikal dari pusat saja bisa diupayakan untuk dibangun di Papua Barat, masa gedung perpusda sebagai investasi SDM dan generasi muda Papua, sekaligus wajah Provinsi Papua Barat, tidak ada.
“Sekali lagi, suka, tidak suka, pembangunan gedung perpusda bisa dilanjutkan, karen ini wajah provinsi agar ke depan kita tidak lagi sewa-sewa ruko untuk dijadikan perpusda,” pungkas Dowansiba. [FSM-R1]
