Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengadakan Rapat Kerja (Raker) Bupati dan Konsultasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 se-Provinsi Papua Barat, Selasa (22/4/2025).
Penyelarasan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, RPJMD Provinsi dengan 7 kabupaten se-Papua Barat dikemas dalam raker dan konsultasi, di bawah tema ‘Sinkronisasi Pembangunan Daerah Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri’.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menjelaskan untuk mencapai visi Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat dan mandiri, telah ditetapkan 7 misi utama pembangunan, yaitu:
Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kedua, meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah yang inklusif.
Ketiga, membangun pertanian yang mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan. Keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang mudah diakses dan berkualitas.
Kelima, memperkuat kerukunan beragama dan kondusivitas daerah, keenam, menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju good governance dan ketujuh, optimalisasi Otonomi Khusus (Otsus) untuk menyejahterakan orang asli Papua.
Menurutnya, dalam merancang arah kebijakan RPJMD, perlu dicermati secara seksama kondisi objektif, indikator makro Provinsi Papua Barat sebagai titik tolak perumusan strategi ke depan.
Lanjut dia, beberapa indikator penting yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat, diantaranya Indeks Pembangunan Manokwari (IPM), dimana IPM Papua Barat pada 2024 tercatat 67,69 persen meningkat 0,85 poin atau 1,27 persen dibandingkan 2023 yakni 66,84 persen.
Kemudian, angka kemiskinan di Papua Barat masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi bersama meski mengalami penurunan sebesar 0,49 persen dari 22,15 persen di 2023 menjadi 21,66 persen di 2024.
“Secara nasional angka ini masih tergolong tinggi meski terdapat perbaikan dari sisi layanan sosial dan ekonomi. Tapi, masih banyak masyarakat kita yang belum menikmati hasil pembangunan secara merata, adil dan bijaksana,” kata Mandacan.
Sedangkan, kata dia, dari sisi ekonomi, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat sejak 2024 mencapai 20,80 persen dan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan adanya kontribusi dari sektor industri, pengolahan, dan pertambangan.
Namun, lanjut dia, laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari tingginya angka pengangguran terbuka.
Dirinya mengungkapkan, pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada pada angka 4,13 persen, mengalami penurunan sebesar 0,05 persen dibandingkan Agustus 2023 yakni 4,180 persen.
Menurutnya, angka TPT ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang inklusif, terutama bagi generasi muda dan pencari kerja baru.
“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saya bertanggung jawab memastikan keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah, menjamin implementasi program strategis nasional dan menjaga stabilitas politik sosial dan hukum di Papua Barat,” tukasnya.
Ia menambahkan, kondisi ini sangat penting, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri, tetapi sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan RPJMN 2025-2029, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat di Papua Barat.
“Forum ini berperan penting sebagai bagian dari program perumusan dokumen RPJMD yang inklusif dan partisipatif. Melalui forum ini dapat menjaring masukkan dan tanggapan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen guna mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, berbasis data dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua Barat,” tandas Mandacan. [FSM-R1]
