Manokwari, TP – Sesuai aturan sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat 2025-2029 sebulum resmi diserahkan ke DPR memang harus melalui beberapa tahapan salah satunya Rapat Kerja (Raker) Bupati dan Konsultasi.
Hal ini dikatakan Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor kepada wartawan usai menghadiri Raker dan Konsultasi RPJMD Papua Barat di gedung Auditorium PKK Arfai, Selasa (22/4/2025).
Dijelaskan Wonggor, ditahapan konsultasi ini sangatlah penting untuk menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif mulai dari masyarakat tetapi juga bupati dan wakil bupati terpilih 2025-2030.
Sehingga, kata Wonggor, RPJMD yang sudah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenda) dan hari ini dilakukan konsultasi dan Raker diharapkan ada poin-poin penting yang menjadi rekomendasi untuk memperkuat RPJMD tersebut.
Dengan harapan, lanjut dia, ketika secara resmi RPJMD 2024-2030 diserahkan ke DPR Papua Barat dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat di Papua Barat, terutama dari para tokoh yng diundang mewakili masyarakat tapi juga para bupati dan wakil bupati di 7 kabupan se Papua Barat.
Sebab, tambah Wonggor, RPJMD ini bersifat lima tahunan dan memang harus disempurnakan secara baik, agar sejumlah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terakomodir dari tingkat, kampung, distrik bahkan kabupaten.
“Ditahapan inilah, para bupati dan wakil bupati terpilih serta akademisi maupun tokoh-tokoh yang diundang dituntut untuk memastikan program-program yang berpihak kepada masyarakat,” tandas Wonggor. [FSM]
