Manokwari, TP – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat mencatat, terjadi inflasi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,55 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 0,15 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada April 2025.
“Pada April 2025, inflasi di Papua Barat secara mtm mencapai 0,55 persen, sedangkan secara yoy sebesar 0,15 persen,” jelas Kepala BPS Papua Barat, Merry, saat merilis data inflasi bulanan di kantornya, Jumat (2/5/2025).
Sementara itu, Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mencatat inflasi lebih tinggi, yakni 0,90 persen secara mtm dan 0,41 persen secara yoy.
Kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang utama inflasi di Papua Barat secara mtm, adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dengan andil sebesar 0,37 persen, dan komoditas yang paling dominan dalam kelompok ini adalah tarif listrik.
Berbeda dengan Papua Barat, inflasi di PBD secara mtm didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang memberikan andil sebesar 0,57 persen.
“Komoditas penyumbang utama dalam kelompok ini antara lain cabai rawit, ikan cakalang, ikan kembung, dan ikan tuna,” papar Merry.
Adapun inflasi secara yoy di Papua Barat paling besar disumbang oleh Kelompok Pendidikan, dengan andil 0,29 persen. Dimana, komoditas yang paling berpengaruh dalam kelompok ini meliputi biaya Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta Akademi atau Perguruan Tinggi.
Sementara itu, di PBD penyumbang utama inflasi yoy adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan andil sebesar 0,16 persen.
Komoditas yang paling berkontribusi dalam kelompok ini adalah emas perhiasan, sabun wajah, sabun mandi cair, tarif gunting rambut pria, dan pembalut wanita.
Sebelumnya, Bupati Manokwari, Hermus Indou meminta dukungan dan kerjasama Pemprov Papua Barat maupun kabupaten di wilayah Papua Barat untuk bersama-sama memecahkan masalah inflasi di Manokwari.
Sebab, kota inflasi di Papua Barat hanya baru Manokwari sebagai indikator untuk mengukur inflasi di Papua Barat.
“Jadi kalau Manokwari inflasinya tinggi itulah gambaran provinsi Papua Barat,” ujar Hermus saat rapat kerja bupati se-Papua Barat, di Auditorium PKK Arfai, belum lama ini.
Bupati mengatakan, menekan inflasi di Manokwari sama halnya menekan inflasi di seluruh Papua Barat.
“Kita berharap ke depan kebijakan pembangunan untuk menekan inflasi, butuh kolaborasi antara Pemprov Papua Barat dan Pemkab Manokwari untuk memastikan program-program penanganan inflasi di Manokwari terintegrasikan bersama-sama,” tukas Bupati. [SDR]
