Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat saat ini tengah berupaya merancang ‘wajah’ Papua Barat yang lebih adil, manusiawi dan bermartabat.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, rancangan wajah Papua Barat tidak hanya dalam statistik, tetapi dalam keseharian masyarakat Papua Barat terutama masyarakat asli Papua.
Untuk itu, kata Mandacan, arah kebijakkan Pemprov Papua Barat menetapkan prioritas rencana pembangunan RKPD Tahun 2026 difokuskan pada 7 prioritas daerah diantarnya.
Pertama, Sebut Mandacan, peningkatan akses dan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan serta perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Papua Barat.
“Ketua yakni, penguatan ekonomi daerah yang produktif, inklusif, dan berbasis potensi daerah,” kata Mandacan saat membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Tahun 2026 dan Musrenbang Otsus Papua Barat di Aston Niu Hotel Manokwari, kemarin.
Ketiga, lanjut Mandacan, penguatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan melalui pembangunan pertanian dan perikanan berkelanjutan.
Selanjutnya, ke-empat, penguatan ketahanan sosial, budaya, serta stabilitas dan keamanan. Lalu, kelima, percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien dan berbasis digital.
Kemudian, ke-enam, optimalisasi pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pemberdayaan orang asli Papua dan pemerataan pembangunan.
Terakhir, peningkatan infrastruktur dasar dan konektifitas antar wilayah untuk pemerataan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat.
Menurut guberner, keseluruhan prioritas ini telah disinergrikan dengan prioritas pembangunan nasional. Forum ini, bukan formalitas melainkan sebagai bagian penting dalam proses sinergitas pusat dan daerah.
Ia menyadari, pihaknya tidak dapat bekerja sendiri namun, dibutuhkan partisipasi aktif semua unsur masyarakat diperlukan agar perencanaan ini benar-benar sesuai kebutuhan dan kondisi riil di masyarakat.
“Kolaborasi para pihak menjadi salah satu kunci utama menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas. Upaya transformasi harus menjadi semangat kolektif dan kolaborasi semua komponen di provinsi dan kabupaten,” pesannya.
Untuk itu, dirinya berharap, para peser dapat menyampaikan sarana, masukan dan rekomendasi yang konstruktif demi perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat Papua Barat.
Forum Musrenbang saat ini, sambung dia, merupakan tahapan penting dan strategis penyusunan perencanaan Provinsi Papua Barat tahun 2026.
Sehingga pendekatan pembangunan melalui forum RKPD, Musrenbang Otsus diharapkan tercipta sinkronisasi guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2026 secara terarah, terukur, partisipatif, efektif dan efisien.
Ditambahkan Mandacan, dengan menetapkan prioritas pembangunan pihaknya telah menyiapkan perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD Papua Barat tahun 2026 yang berpedoman pada RPJMD Papua Barat Tahun 2024-2029.
Lebih lanjut, kata Mandacan, capaian target pembangunan di Papua Barat diantaranya, IPM Papua Barat Tahun 2024 tercatat sebesar 67,69 persen.
Angka ini, terang Mandacan, menunjukan adanya peningkatan sebesar 0,86 persen dari tahun sebelumnya sebesar 66,84 persen.
Tentunya, ini mencerminkan kemajuan di aspek pendidikan, kesehatan dan standar hidup layanan meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional. Sedangkan, sasaran IPM Papua Barat di tahun 2026 mendatang ditargetkan sebesar 69,38 persen.
Disamping itu, lanjut dia, angka kemiskinan di Papua Barat menjadi tantangan besar yang perlu menjadi perhatian bersama. Dimana, Maret 2024 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 21,66 persen mengalami penurunan sebesar 0,49 persen.
Dibandingkan, sambung dia, dengan tahun sebelumnya sebesar 22,15 persen. Sayangnya, angka ini masih tergolong tinggi secara nasional, meskipun terdapat perbaikan dari sisi layanan sosial dan ekonomi.
Namun, masih banyak masyarakat Papua Barat yang belum menikmati hasil pembangunan secara merata, sehingga, di tahun 2026 ditargetkan angka ini turun sebesar 18,85 persen.
Kemudian, terang Mandacan, laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat di tahun 2024 sebesar 20,80 persen naik sebesar 16,89 persen dari tahun 2023 yakni, 3,91 persen.
Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi serta adanya kontribusi dari sektor industri, pengolahan dan pertambangan.
Namun demikian, pertumbuhan ini belum sepenuhnya bedampak terhadap penyerapan tenaga kerja secara optimal. Sehingga, target sasaran di tahun 2026 sebesar 5,35 persen.
Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Papua Barat sebesar 4,13 persen di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,50 persen dari tahun 2023 yakni, 4,18 persen. Sehingga, ditargetkan sasaran TPT Papua Barat pada tahun 2026 turun sebesar 3,93 persen.
Disamping itu, tambah dia, rasio gini sebesar 0,385 persen pada tahun 2024 turun sebesar 0,008 persen dari tahun 2023 yakni, 0,393 persen.
Walau pun angka ini menunjukan ketimbangan pendapatan yang relatif moderat tetapi, tetap menjadi perhatian bersama, karena adanya potensi kesenjangan antar wilayah dan kelompok sosial. Dengan demikian, target sasaran pada tahun 2026 masih tetap realistis sebesar 0,385 persen.
Lebih lanjut, kata gubernur, sasaran makro daerah yang nantinya tertuang dalam RKPD tahun 2026 menjadi tantangan bagi tersendiri untuk bekerja keras demi kemajukan Provinsi Papua Barat melalui usulan program dan kegiatan yang berbobot.
Untuk itu, melalui musrenbang kali ini pemprov dan kabupaten hendaknya bersama-sama program dan kegiatan RKPD, Renja Perangkat Daerah terhadap pencapaian prioritas daerah berbasis elektronik atau sistem informasi perencanaan daerah.
“Saya meminta kepada para bupati untuk senantiasa mengkoordinasikan seluruh jajaran dalam mendukung upaya mensinergrikan perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten,” tandas Mandacan. [FSM-R5]
