Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat telah menetapkan target penurunan tingkat penangguran terbuka (TPT) Papua Barat di tahun 2026 sebesar 3,93 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,13 persen.
Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Papua Barat, Jandri Salakory mengatakan, pihaknya telah menyusun skenario guna langkah-langkah yang perlu dicapai dalam rangka penurunan angka TPT Papua Barat di tahun 2026.
Pertama, kata Salakory, pihaknya akan segara berkolaborasi guna mensinkronkan program-program kerja bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Se Papua Barat.
Dari kolaborasi bersama pemerintah kabupaten (Pemkab), maka dapat dilakukan inventarisasi setiap peluang-peluang kerja yang ada guna mendistribusikan para pencari kerja.
Hanya saja, jelas dia, pendistribusian tenaga kerja ini perlu dibekali dengan skill. Sebab, perusahan akan melihat latar belakang skill dari para pencaker.
“Nah, tanggungjawab kami bagaimana menyusun program pelatihan, baik berbasis kompetensi tetapi juga kejuruan. Agar akhir dari program ini para peserta memiliki sertifikasi keahlian standar nasional maupun lokal,” jelas Salakory kepada wartawan di Aston Niu Hotel Manokwari, kemarin.
Ia mengakui, di tahun 2026 program kerja dari Disnakertrans Papua Barat lebih pada penguatan kapasitas lembaga-lembaga pelatihan yang ada.
Meskipun, sambung dia, BLK Papua Barat belum beroperasi. Namun, pihaknya akan berupaya membangun kerja sama dengan sejumlah lembaga pelatihan yang memiliki kualifikasi.
Disinggung terkait contoh konkrit lembaga pelatihan yang dimaksud, terang Salakory, misalnya, BLK Sorong miliki kementerian Ketenagakerjaan.
Kemudian, lanjut dia, lembaga Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) maupun Perusahan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) serta lembaga pelatihan lainnya.
Lebih lanjut, kata Salakory, kabupaten di Papua Barat yang sudah memiliki BLK yakni, Kabupaten Teluk Wondama dan Fakfak. Sedangkan, kabupaten lainnya belum ada.
Menurutnya, selain para pencaker ini dilatih di BLK tetapi perlu dilakukan pelatihan-pelatihan tertentu yang dapat menggandeng pihak lain untuk melakukan pelatihan.
Misalnya, saat ini di banyak perusahan di Papua Barat yang membutuhkan jasa security, maka diperlukan kerjasama dengan pihak kepolisian guna melatih anak-anak Papua untuk menjaga tenaga security yang cukup baik.
“Hanya saja, para pencari kerja ini belum memiliki lisensi, maka kita perlu melatih mereka dengan bekerja sama dengan pemerintah misalnya. Tetapi juga pelatihan lainnya seperti operator alat berat dan skiil lainnya,” tandas Salakory. [FSM-R5]
